Tribun Bisnis

Bank Dunia: Meski Meningkat, Ekonomi Asia Timur dan Pasifik Perlu Waspada

Tak hanya pembatasan wilayah, adanya krisis energi dan pangan di pasar global juga telah mendorong jatuh ekonomi China.

Penulis: Namira Yunia Lestanti
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Bank Dunia: Meski Meningkat, Ekonomi Asia Timur dan Pasifik Perlu Waspada
istimewa
Logo Bank Dunia 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Bank Dunia memperingatkan kawasan Asia Timur dan Pasifik (East Asia and Pacific/EAP) perlu waspada, meski pertumbuhan ekonomi negara berkembang di kawasan tersebut telah meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2022 dari 2,6 persen pada tahun 2021.

Pertumbuhan di sebagian besar negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik sepanjang tahun 2022 perlahan mulai menunjukkan pemulihan secara bertahap baik dari dampak COVID-19 maupun invasi Rusia ke Ukraina.

Menurut laporan yang dirilis Bank Dunia pada (26/9/2022), pertumbuhan di sebagian besar Asia Timur dan Pasifik mengalami kemajuan pesat akibat didorong oleh pemulihan permintaan domestik, namun sayangnya hal tersebut tak berlaku bagi China.

Baca juga: Imbas Kenaikan Suku Bunga, Bank Dunia: Sinyal Resesi Global di 2023 Makin Terlihat Jelas

Adanya pembatasan wilayah yang dilakukan kawasan Shanghai selama beberapa bulan terakhir telah memukul mundur pertumbuhan China, hingga membuat pendapatan negeri tirai bambu ini diproyeksikan tumbuh sebesar 2,8 persen. Dari sebelumnya dipatok sebanyak 8,1 persen.

Tak hanya pembatasan wilayah, adanya krisis energi dan pangan di pasar global juga telah mendorong jatuh ekonomi China. Hal ini terjadi lataran lonjakan energi membuat barang-barang manufaktur kawasan di ikut China mengalami harga, sayangnya kenaikan ini membuat permintaan ekspor komoditas mengalami penurunan hingga membuat pendapatan China jeblok.

Khawatir kondisi di China makin membuat perekonomian Asia masuk dalam jurang resesi, membuat Bank Dunia berinisiatif untuk melindungi rumah tangga dan perusahaan dari harga pangan dan energi yang lebih tinggi.

Dengan mengurangi kontrol harga pangan dan subsidi energi karena kebijakan tersebut dinilai menguntungkan orang kaya dan hanya menambah beban pembayaran utang serta mempersempit ruang fiskal, sehingga merugikan negara-negara yang memasuki pandemi dengan beban utang yang tinggi.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas