Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pengamat Energi: Industri Nikel Berpotensi Topang Ekonomi di Tengah Ancaman Resesi

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel memberi dampak positif pada perekonomian di Maluku Utara. 

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Pengamat Energi: Industri Nikel Berpotensi Topang Ekonomi di Tengah Ancaman Resesi
Kontan
Ilustrasi Bijih Nikel. Industri nikel berpotensi menjadi penopang pendapatan negara pada 2023 di mana ancaman resesi menghantui ekonomi global.   

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri nikel berpotensi menjadi penopang pendapatan negara pada 2023 di mana ancaman resesi menghantui ekonomi global.  

Hal itu dikatakan Pengamat energi dari Alpha Research Ferdi Hasiman saat dihubungi di Jakarta, Kamis (6/10/2022).

“Indonesia merupakan penghasil nikel terbesar di dunia, sehingga jelas potensi dari sektor ini sangat besar untuk menopang ekonomi di tengah ancaman resesi,” kata Ferdi.

Baca juga: Kemenko Marves Dorong Olahan Nikel ke Arah Industri Berkelanjutan

Meski demikian, lanjutnya, potensi yang sangat besar tersebut perlu dikelola secara profesional dan transparan.

“Jangan sampai cadangan nikel dan potensi yang besar ini hanya dinikmati segelintir pihak,” ujarnya. 

Ferdi memberi sejumlah catatan untuk pemerintah agar potensi nikel ini dapat dikelola secara maksimal. 

Berita Rekomendasi

Salah satunya penertiban tambang ilegal yang ada di daerah penghasil nikel

Selain itu, regulasi di sektor hilir juga perlu diperjelas, sehingga hilirisasi nikel bisa lebih banyak dikelola oleh Indonesia. 

“Perlu juga diperhatikan tata kelola niaga mengenai harga nikel, dan juga antara pemerintah pusat dan daerah harus diatur sistem bagi hasil yang jelas,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel memberi dampak positif pada perekonomian di Maluku Utara. 

Ekonomi di Maluku Utara tumbuh hingga 27 persen tahun ini akibat hilirisasi nikel. 

Baca juga: Gugatan UE di WTO Tak Pengaruhi Program Hilirisasi Nikel Nasional

“Saya cek berapa pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara 27 persen dari mana ini saya cek. Bisa angka 27 dari mana, saya awal enggak percaya, setelah saya cek oh benar dulu ekspornya nikel hanya mentahan, sekarang sudah ada industri smelter di sana," kata Jokowi dalam UOB Economic Outlook 2023. 

Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan Maluku Utara Januari hingga Agustus 2022 sebesar 3.212,88 juta dolar AS.

Sementara, ekspor golongan besi, baja, dan nikel tercatat tumbuh 10,34 persen month on month, terbanyak atau 100 persen ke Tiongkok. 

Sementara itu Head of External Relation Harita Nickel Stevi Thomas mengatakan bahwa pihaknya kini tengah menggenjot produksi nikel yang ada di wilayah Maluku Utara guna memanfaatkan potensi serta peluang yang ada.

Stevi menegaskan Harita Nickel sangat mendukung kebijakan hilirisasi nikel dari pemerintah dan berupaya memenuhi kebutuhan pasokan nikel di Indonesia. 

“Harita Nickel telah berkontribusi untuk mendukung Pemerintah dalam Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai,” kata Stevi. 

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Dukung Jokowi Lanjutkan Hilirisasi Nikel untuk Kemakmuran Rakyat

PT Trimegah Bangun Persada (PT TBP), bagian dari Harita Nickel, melalui afiliasinya PT Halmahera  menjadi perusahaan pionir di Indonesia dalam memproduksi bahan baku utama baterai kendaraan listrik berupa Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).

PT HPL yang mulai beroperasi pada pertengahan 2021 di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara kini memiliki kapasitas produksi mencapai 365 ribu WMT per tahun.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas