Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pengamat: Pj Gubernur DKI Jakarta ke Depan Jangan Abaikan Baku Mutu Udara dan Air Bersih

Pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan beberapa riset masih terlalu abai terhadap pentingnya kondisi yang ramah lingkungan.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Pengamat: Pj Gubernur DKI Jakarta ke Depan Jangan Abaikan Baku Mutu Udara dan Air Bersih
TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI
Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan Kasetpres Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan Pj Gubernur DKI Jakarta memliki tugas penting yakni menjaga Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN).

Menurutnya, pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan beberapa riset masih terlalu abai terhadap pentingnya kondisi yang ramah lingkungan.

"Karena buruknya kualitas udara di DKI Jakarta melebihi baku mutu maka dibutuhkan satu kebijakan, ini menjadi semacam tantangan untuk Pj Gubernur," kata Trubus dalam webinar yang digelar MIPI, Sabtu (8/10/2022).

Dosen Universitas Trisakti ini menegaskan Gubernur DKI Jakarta yang akan melanjutkan kepemimpinan Anies Baswedan perlu menyiapkan langkah-langkah strategis pencegahan dan penanggulangan.

Baca juga: Respons Anies Baswedan setelah Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Beri Ucapan Selamat

"Padahal waktu kemarin PSBB ketat dan PPKM darurat bahkan Gunung Salak bisa dilihat dari Jakarta dengan sangat indah karena tingkat polusinya dalam kondisi sangat rendah," urainya.

Pun demikian terkait persoalan ketersediaan air bersih di DKI Jakarta.

Berita Rekomendasi

Trubus menilai kelangkaan air bersih disebabkan swastanisasi air di mana permasalahan dapat dijumpai di pinggiran-pinggiran kota, wilayah padat penduduk, dan lingkungan tempat tinggal tidak mampu di ibu kota.

"Kalau kita lihat di UUD 45 jelas bahwa air dikuasai oleh negara sehingga seharusnya pemprov DKI tidak boleh melakukan swastanisasi air, ke depan perlu diperjelas," ungkapnya.

Menurut Trubus, situasi rumit ini membuat masyarakat akhirnya memilih menggunakan air tanah sehingga permukaan tanah di DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami penurunan.

"Ada yang menyatakan di Jakarta Selatan turunnya 7 cm sampai 12 cm sedangkan di Jakarta utara sampai 20 cm," imbuhnya.

Trubus menyebut bahwa prediksi dari penurunan permukaan tanah akan membuat DKI Jakarta tenggelam pada 2050.

"Ini juga mungkin yang membuat DKI Jakarta dipindah ke Kalimantan, oleh karenanya perlu kebijakan pemerintah provinsi dan jangan abaikan baku mutu udara dan air bersih," pungkas dia.

Sebelumnya, Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan Kasetpres Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI.

Ada tiga nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta ke Kemendagri untuk menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta di antaranya Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.

Namun sampai berita ini turun, pihak Istana Negara belum memberikan pernyataan resmi siapa Pj Gubernur DKI Jakarta.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas