Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid mengatakan, perayaan Hari Koperasi ke-76 tahun 2023 di Sumatera Barat diagendakan menghadirkan bakal calon presiden yang akan berkontestasi pada Pemilihan Umum Presiden 2024.

Gerakan Koperasi ingin mendengar dan memastikan bakal capres memiliki konsep dan komitmen kuat menjalankan sistem perekonomian nasional berbasis koperasi yang diamanatkan Konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Hal ini dikatakan Nurdin Halid saat launching Hari Koperasi Nasional ke-76 tahun 2023 Sumatera Barat yang digelar di Kota Padang, Jumat (28/10/2022).

Nurdin Hali menjelaskan, Hari Koperasi 2023 di Sumatera Barat menjadi momentum untuk menegakkan sistem perekonomian Indonesia berdasarkan asas ‘kekeluargaan koperasi’ yang diamanatkan Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 Ayat 1.

Baca juga: Menteri Koperasi dan UKM Bangga saat Lulusan SMK Bisa Jadi Desainer hingga Entrepreneur

"Karena itu, pada Harkopnas 2023 nanti para capres akan diundang untuk mendengarkan gagasan dan komitmen mereka terhadap cita-cita para Bapak Bangsa tentang sistem koperasi sebagai jalan terbaik dan paling cocok untuk untuk mewujudkan ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ yang diamanatkan dalam Sila V Pancasila," katanya.

Ditambahkan, hari Koperasi 12 Juli 2023 akan menjadi momentum bagi Bangsa Indonesia untuk kembali berpegang teguh pada perintah Pasal 33 UUD 1945 sebagai patokan dasar membangun perekonomian nasional.

"Setelah 78 tahun kemiskinan dan kesenjangan tetap menganga, dan kini dunia terancam resesi, maka satu-satunya jalan ialah melaksanakan sistem perekonomian Pasal 33 UUD 1945. Gerakan koperasi ingin membuat Bung Hatta tersenyum,” ujar Nurdin Halid.

Nurdin menambahkan, Sumatera Barat dipilih sebagai tuan rumah perayaan puncak Harkopnas 2023 dengan beberapa alasan.

Pertama, Sumbar adalah tanah kelahiran Moh. Hatta, penggagas, pemikir, dan penggerak Koperasi Indonesia modern serta ketua perumus Pasal 33 dan 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial. Itulah sebabnya, Bung Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi II tanggal 12 Juli 1953 di Bandung.

“Dekopin ingin menjadikan Harkopnas 2023 di Tanah Kelahiran Bung Hatta sebagai momentum yang tepat untuk mendesak Pemerintah dan negara untuk melaksanakan sistem perekonomian nasional sesuai perintah Konstitusi Pasal 33 secara struktural, sistematis, utuh, dan nyata. Tidak setengah-setengah dan tidak hanya retorika politik,” kata Nurdin Halid.

Menurut Nurdin, sistem kapitalisme yang diterapkan sejak 1967 dan terus menggurita hingga hari ini terbukti gagal menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapitalisme begitu menguasai sendi-sendiri perekonomian nasional, termasuk ‘bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya’.

“Oleh karena itu dominasi sistem kapitalisme harus dihentikan, diganti sistem ekonomi koperasi yang berasaskan kekeluargaan,” tegas Nurdin Halid.

Alasan kedua, situasi dan kondisi perekonomian dunia sedang memasuki masa resesi. Presiden Joko Widodo menyebut situasi ekonomi dunia tahun 2023 bakal diliputi ‘kegelapan’ akibat akumulasi pandemi Covid-19, perang dagang, perang Rusia-Ukraina, ketegangan kawasan, dan pemanasan global.

Pada momentum Harkopnas 2023, kata Nurdin, gerakan koperasi meminta komitmen para calon pemimpin nasional periode 2024-2029 untuk membangun ekonomi negara berdasarkan sistem koperasi seutuhnya sesuai perintah Konstitusi.

Komitmen para capres nanti terasa mendesak di tengah resesi ekonomi dunia, inflasi yang tak terkendali akibat melambungnya harga pangan dan energi.

“Menghadapi ancaman krisis global tahun depan, gerakan koperasi tidak ingin sistem koperasi hanya dan selalu dijadikan ‘sabuk pengaman’ seperti yang terjadi pada masa krisis 1998 dan 2008. Setelah krisis berlalu, koperasi kembali ditinggalkan dan kapitalisme kembali menjadi panglima,” ujar Nurdin Halid.

Dijelaskan, pondasi perekonomian Indonesia berbasis kekayaan sumber daya alam dan budaya lokal. Masyarakat Indonesia yang tersebar di belasan ribu pulau hidup dari pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, pertambakan, perikanan, pertambangan, kelautan, seni budaya, dan kerajinan.

“Itulah ekonomi kerakyatan, yaitu perekonomian yang dijalankan rakyat Indonesia berbasis sumber daya alam dan budaya,” urai Nurdin Halid.

Baca juga: Punya Peran Penting dalam Cegah Resesi, Digitalisasi UMKM jadi Prioritas Pemerintah

Karena itu, menurut Nurdin, fokus strategi hilirisasi yang kini digerakkan Pemerintah seharusnya tertuju kepada segenap kekayaan sumber daya alam dan budaya.

Hilirisasi bukan hanya terkait bahan tambang seperti nikel, bauksit, baja, besi, semen, dan kelapa sawit yang menuntut modal besar dan teknologi tinggi. Tetapi, bagaimana produk petani, nelayan, pengrajin ‘dibantu’ mulai dari hulu hingga hilir yaitu distribusi dan pemasaran.

“Dan, strategi hilirisasi akan efektif memberdayakan dan menyejahterakan rakyat jika rakyat dikonsolidasikan dalam lembaga sosial ekonomi bernama koperasi.

Untuk itu, kelembagaan koperasi rakyat harus diperkuat, dikembangkan, dan dimodernisasi secara struktural dan sistematis. Tidak seperti sekarang, koperasi dibiarkan bertumbuh dan berkembang di tengah dominasi kapitalisme,” urai Nurdin Halid.