Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 mencapai 74,4 persen atau sebesar Rp 892,4 triliun.

Dikatakan Bahlil, capaian tersebut diperoleh melalui Penanaman Modal Asing (PMA) di beberapa Wilayah Luar Pulau Jawa, yang saat ini telah menciptakan lapangan pekerjaan sekitar 965 ribu.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dalam acara Munas HIPMI yang disiarkan melalui virtual, Senin (21/11/2022).

Baca juga: Jokowi Ajak Pebisnis Selandia Baru Investasi Energi Panas Bumi di Indonesia

"Karena harus kita yakini bahwa, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pertumbuhan kawasan baru, instrumennya adalah investasi. Dan ini bisa terjadi, kalau presidennya adalah mantan pengusaha," ungkap Bahlil.

Bahlil menuturkan, terjadi peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) khususnya di luar Pulau Jawa sejak tahun 2020 hingga 2022.

Hal itu merupakan sejarah baru, usai Indonesia merdeka 77 tahun lalu.

"Sejak indonesia merdeka sampai dengan 2020, investasi kita di Pulau Jawa itu lebih besar. Tapi sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2022 kuartal ketiga, investasi kita diluar Pulau Jawa, sudah lebih besar," tutur Bahlil.

Disisi lain, Bahlil berujar, Singapura merupakan negara investor terbesar sejak tahun 2019 hingga 2021. Dia mengaku, China menduduki posisi kedua sebagai investor asing yang masuk ke Indonesia.

"Tapi 2021 China di dorong oleh Hongkong. Dan tidak pernah dalam sejarah 4 tahun terakhir, Amerika masuk nomor 4 besar. Sekarang sudah masuk 4 besar, serta Eropa sudah masuk 10 besar," ucapnya.

Baca juga: Investasi Ilegal Masih Akan Tetap Marak di Indonesia, Begini Penjelasannya

Lebih jauh, Bahlil menegaskan, tidak benar jika investor asing di Indonesia hanya dikuasai oleh satu negara. Dia juga mengaku tak ada perlakuan khusus bagi negara-negara yang berinvestasi di Indonesia.

"Jadi enga benar kalau negara kita, hanya dikuasai oleh satu negara tertentu dalam sisi investasi. Kita berprinsip, selama negara mengikuti peraturan perundang-undangan di negara kita, kita akan layani, tidak ada perlakuan khusus," tegasnya.