Bulan Inklusi Keuangan Dorong Literasi Finansial Masyarakat
Yulia mengatakan pihaknya berupaya membantu Pemerintah mendukung program inklusi dan literasi keuangan.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Cabang PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Padang, Yulia Vitria Yohannes, mengatakan literasi keuangan dibutuhkan masyarakat untuk mencapai inklusif finansial.
Yulia mengatakan pihaknya berupaya membantu Pemerintah mendukung program inklusi dan literasi keuangan.
“Penghargaan ini sebagai pemicu bagi kami PNM dalam mempertahankan dan memperhatikan program-program selanjutnya terkait literasi keuangan untuk mendukung dan sejalan dengan program pemerintah dalam mendukung program inklusi dan literasi keuangan,” ujar Yulia melalui keterangan tertulis, Selasa (22/11/2022).
PNM meraih dua penghargaan sekaligus pada acara puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) tahun 2022 di UPI Exhibition Hall, Padang, Sumatera Barat.
Baca juga: Selain Proteksi Keuangan, Asuransi Disebut Bikin Ekonomi Keluarga Lebih Berkelanjutan
Dalam acara puncak tersebut PNM menerima penghargaan Kategori Industri Keuangan Non-Bank dengan Peningkatan Jumlah Rekening Terbanyak dan Kategori Industri Keuangan Non-Bank dengan Peserta Literasi Terbanyak.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Yusri dan diterima langsung oleh Pimpinan Cabang PNM Padang, Yulia Vitria Yohannes.
Pada kegiatan Bulan Inklusi Keuangan tersebut, PNM juga melakukan program TJSL nya dengan menyalurkan bantuan becak motor senilai 10 Juta Rupiah kepada Bank Sampah Belanti Lolong.
Dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan oleh OJK juga PNM berpartisipasi dengan menghadirkan nasabah PNM, Ibu Syafni dengan Usaha Peyek Syafni.
Sebagai informasi, hingga 3 November 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 156,8 T kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 13 juta nasabah.
Saat ini PNM memiliki 4197 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 Provinsi, 513 Kabupaten/Kota, dan 5640 Kecamatan.