Ekonom Faisal Basri Sarankan Tunda Pembangunan IKN Setidaknya Sampai Tiga Tahun ke Depan
Ekonom senior Faisal Basri mengingatkan Pemerintah agar segera mengkaji ulang rencananya membangun proyek IKN.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin berambisi segera mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang digadang-gadang merupakan wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesiasentris.
Melalui pembangunan IKN, Joko Widodo berkeyakinan pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa.
Namun ekonom senior Faisal Basri mengingatkan Pemerintah agar segera mengkaji ulang rencananya membangun proyek IKN. Dia merekomendasikan agar pembangunan IKN ditunda setidaknya untuk 3 tahun ke depan.
Menurutnya, anggaran pembangunan nasional harus diprioritaskan untuk keperluan yang lebih penting. Terlebih, ancaman krisis global tengah mengintai seluruh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
"Silahkan bangun ibu kota negara, tapi tunda dulu untuk 3 tahun ke depan. Pak Jokowi sendiri mengakui tantangan 2023 sangat berat, berulang kali dia katakan dunia ini gelap. Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) juga telah mengingatkan," papar Faisal dalam diskusi Public Lecture Spesial IKN secara daring, (26/11/2022).
"Yang kita inginkan, ayo konsisten sebagai kepala negara yang pertama kali harus diamankan dan diselamatkan adalah rakyat Indonesia yang dalam di tepi jurang krisis," sambungnya.
Tantangan ekonomi global dan Indonesia, lanjut Faisal, sudah terlihat sejak sekarang.
Baca juga: Terkesan Dipaksakan, Partai Demokrat Tolak Revisi UU IKN
Pertama, pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan kecenderungan melambat. Kedua, kecepatan pemulihan ekonomi relatif lambat. Ketiga, transformasi ekonomi masih tersendat.
"Hal ini terlihat dari ekspor Indonesia yang masih saja didominasi oleh komoditas primer. Kemudian peranan industri manufaktur terus merosot dan turun sebelum mencapai titik optimal (gejala dini deindustrialisasi)," papar Faisal.
Baca juga: Pengamat Sebut Tiga Alasan NasDem Bersikap Abstain Saat Revisi UU IKN di DPR
"Pekerja informal juga lebih besar dari pekerja formal," lanjutnya.
Poin keempat terkait tantangan ekonomi Indonesia terlihat dari jumlah penduduk insecure (miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin) masih lebih dari separuh jumlah penduduk.
"Kelima, pendapatan nasional per kapita merosot dan kembali turun kelas dari negara berpendapatan menengah-atas menjadi negara berpendapatan menengah-bawah," pungkasnya.
