TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah membeli beras di luar negeri sebagai antisipasi kekurangan stok komoditas tersebut.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai acara Indonesia Digital Economy Conference 2022 oleh Kompas dan Lazada Indonesia, Selasa (29/11/2022).

"Sudah dibeli tapi impornya belum," kata Zulhas.

Menurutnya, keputusan impor belum dilaksanakan karena masih memberi kesempatan kepada Bulog dan Kementerian Pertanian dalam memenuhi stok beras.

Baca juga: VIDEO Kata Mendag, Indonesia Telah Beli Beras dari Luar Negeri: Buat Jaga-jaga Penuhi Stok Cadangan

"Sekarang kita sedang kasih Bulog dan Menteri Pertanian kesempatan memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP). Selama 6 hari ini," kata Zulhas.

Ia berujar, stok CBP tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton, karena kontribusi beras memiliki pengaruh yang tinggi pada inflasi pangan.

"Beras kalau naik 10 rupiah saja bisa berpengaruh pada inflasi pangan hingga 3,6 persen. Bedakan dengan cabai dan bawang yang kalau harganya naik hanya berdampak pada inflasi sebesar 0,1 persen," ujar Zulhas.

Posisi beras yang dibeli Pemerintah di luar negeri kini tinggal menunggu pihak Bulog.

Apabila Bulog tak bisa memenuhi dalam waktu yang ditentukan, Kemendag siap mengimpor beras yang sudah dibeli.

"Kemendag akan langsung terbitkan perizinan apabila diperlukan," kata Zulhas.

Ia memastikan beras yang telah dibeli ini bisa diimpor kapan saja.

Baca juga: Januari Mulai Panen Raya, Indef Berharap Bulog Tidak Lagi Impor Beras

"Kami bisa kapan saja. Fleksibel. Jadi, kalau dia enggak bisa memenuhi enam hari itu, ya dua hari kemudian diimpor juga bisa," kata Zulhas.

Stok Pangan Jelang Nataru

Zulhas pun memastikan kecukupan stok bahan pokok pada Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.

Zulhas menyebut stoknya justru melimpah.

Mengenai harga, ia menyebut ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan.

"Kemarin kita keliling, lalu ada dua bahan pokok yang terpantu mengalami kenaikan harga, yaitu cabai dan bawang," kata Zulhas.

Ia berujar harga cabai dan bawang mengalami kenaikan karena musim hujan.

Meski demikian, harganya masih terjangkau bagi masyarakat.

"Bawang itu per kilogram Rp20 ribu sampai Rp30 ribu. Cabai Rp40 sampai Rp50 ribu. Tidak sampai ratusan ribu rupiah," ujar Zulhas.

Bahan pokok lain seperti telur ayam dan daging ayam stabil.

Sedangkan beras mengalami sedikit kenaikan, sama halnya dengan kedelai.

Baca juga: Pemerintah Berencana Impor Beras Penuhi Kebutuhan Tahun Ini, Budi Waseso: Ini Perintah Negara

"Kami menjamin beras yang dari Bulog harganya kurang lebih 9 ribu. Jadi, dijamin tidak ada perubahan," katanya.

Zulhas memastikan harga kedelai akan turun pada akhir Desember 2022.

"Nanti Bulog belinya kira-kira harga 11 ribu, dijualnya antara 10 ribu. Kalau belinya 12 ribu, jualnya 11 ribu," ujar Zulhas.

"Jadi, harganya antara 10 ribu sampai 11 ribu. Harga tempe dan tahu dapat dipastikan terkendali," katanya melanjutkan.

Baca juga: Badan Pangan: Bulog Perlu Stok 1,2 Juta Ton Beras hingga Akhir Tahun  

Harga minyak goreng curah ia sebut tak ada perubahan dan ada stok yang cukup.

Namun, bagi minyak goreng bermerek, Zulhas menyebut ada turunan lain dalam harganya.

Butuh Stok 1,2 Juta Ton

Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, Badan Urusan Logistik membutuhkan stok beras 1,2 juta ton hingga akhir tahun.

Menurutnya, jumlah stok tersebut sebagai langkah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas beras nasional. Serta, intervensi pasar dan mengantispasi kondisi tidak terduga seperti bencana.

"Berdasarkan angka tersebut, setidaknya sampai akhir tahun kita butuh peningkatan stok cadangan beras Bulog sampai 1,2 juta ton. Penambahan stok tersebut agar dapat menjamin stabilitas harga dan mengamankan kebutuhan masyarakat apabila terjadi kondisi kedaruratan," kata Arief, dikutip Kamis (24/11/2022).

Baca juga: Misteri Hilangnya 500 Ton Beras di Gudang Bulog Pinrang Akhir Terungkap

Di sisi lain, Arief mengatakan, upaya pemenuhan stok beras Bulog ditempuh melalui Kementerian Pertanian sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Komisi IV DPR RI pada Rabu (22/11/2022) kemarin.

Kata Arief, Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk mendukung upaya pemenuhan stok beras, dengan menyediakan 600 ribu ton beras produksi dalam negeri untuk diserap Bulog.

"Kami mendukung penuh keputusan RDP bersama Komisi IV tersebut, dan mendukung langkah Kementan menyediakan 600 ribu ton untuk cadangan beras Bulog," ujarnya.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan serta masukan semua pihak. Kita semua, baik Komisi IV, NFA, Kementan, dan Bulog sama-sama memiliki niat baik dan tujuan yang sama untuk menjamin dan mengamankan kebutuhan beras masyarakat," sambungnya.

Arief menegaskan, pengadaan stok beras Bulog akan mengutamakan pemenuhan dari dalam negeri. Namun, tak menutup kemungkinan pihaknya bakal melakukan impor beras apabila terjadi keadaan mendesak.

Baca juga: Badan Pangan Nasional Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Cadangan Beras

"Intinya, apapun bagaimanapun, negara menjamin ketersediaan pangan bagi warganya, dan kita semua tegak lurus pada arahan Presiden untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi. Ketersediaan wajib, kalau urusan perut tidak boleh main-main," tegasnya.

Arief menambahkan, penyerapan yang dilakukan Bulog akan dilakukan dengan sangat hati-hati, sesuai penetapan harga oleh Bulog.

"Apabila harga di hilir tinggi, inflasi akan tinggi juga. Kalau inflasi tinggi maka tidak sesuai dengan perintah Bapak Presiden, maka proses penyerapan ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan harga," ujarnya.

Baca juga: Budi Waseso Sebut Cadangan Beras di Gudang Bulog Menipis hingga Ungkap Urgensi Impor

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, upaya penyerapan untuk memenuhi cadangan beras Bulog sebesar 1,2 juta ton di akhir tahun ini merupakan arahan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Perekonomian tanggal 8 November 2022.

Kata dia, berdasarkan arahan tersebut, pihaknya mengaku siap melakukan penyerapan stok dari dalam negeri, hal tersebut untuk menjaga ketahanan dan ketersediaan beras nasional.

"Langkah ini untuk keamanan stok dan keamanan warga kita. Presiden berkali-kali mengatakan harus waspada terhadap potensi kerawanan pangan dan energi," ungkapnya.