APBN 2023 Dirancang Optimis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Ungkap Tantangan yang Akan Dihadapi

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dirancang optimis, namun tetap waspada.

Ia menyebut optimisme ini merupakan hasil dari proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan.

"Momentumnya cukup kuat bahkan sampai bulan November kemarin," ujar Sri Mulyani dalam Rapimnas KADIN 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022).

APBN 2023 disebut akan fokus merespon tantangan yang ada pada tahun itu.

Baca juga: Soal Rekonstruksi Rumah Warga Cianjur yang Rusak, Mayoritas akan Menggunakan Dana APBN  

Ia berujar ada beberapa tantangan. Terutama dari ranah global yang dapat memperlemah investasi dan konsumsi.

"Ada bunga yang tinggi, nilai tukar dolar menguat karena adanya likuiditas tightening, dan pelemahan ekonomi negara-negara maju," katanya.

Menurut Sri Mulyani, hal itu dapat berpengaruh pada ekspor Indonesia yang tidak akan setinggi pada tahun ini.

Lalu, investasi juga berpengaruh karena suku bunga dan nilai tukar berubah.

Serta perubahan pada konsumsi rumah tangga karena tekanan kenaikan harga.

"Ini yang sekarang menjadi fokusnya. Bagaimana APBN pada 2023 dapat merespon tantangan tersebut," ujarnya.

Sri Mulyani sendiri menyebut APBN 2020, 2021, dan 2022 telah bekerja luar biasa keras.

Ketika bisnis banyak yang tutup, APBN memberikan sesuatu yang ia sebut sebagai bantalan sosial dan bantalan ekonomi.

Baca juga: Fasilitas APK dari APBN untuk Partai Lama, Perludem Sebut Perlu Kesamaan Perlakuan Buat Parpol Baru

"Itulah kenapa APBN mengalami defisit yang cukup besar pada tahun 2020 & 2021. Pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir menembus defisit di atas tiga persen. Itu memang dibolehkan oleh Perpu 1 atau Undang-undang nomor 2. Waktu itu karena situasinya memang emergency luar biasa," katanya.

APBN juga digunakan sebagai dana belanja kesehatan dan bantuan sosial.

Bantuan sosial termasuk subsidi upah kepada pedagang kaki lima dan memperluas jangkauan dari pembagian sembako.

"Ini karena memang tekanan dan guncangannya luar biasa. Terutama dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berada pada level rentatan, yaitu 40 persen terbawah. Daya beli mereka tergerus luar biasa," ujar Sri Mulyani.