Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pentingnya keterbukaan data dan informasi bagi para BUMN. Dengan begitu, masyarakat dan pemerintah dapat menghasilkan keputusan terbaik.

Menurut Erick, keterbukaan data BUMN yang sangat transparan menjadi bagian dari kultur dirinya sebagai orang media, yakni check and balance.

"Diharapkan keterbukaan data, BUMN sangat transparan, ini menjadi bagian dari kultur saya sebagai orang media, check and balance keterbukaan informasi keharusan, tak bisa kami menutup diri, karena kritik ini justru menumbuhkan kita," kata Erick Thohir belum lama ini.

Menanggapi hal tersebut, pendiri organisasi kewartawanan Poros Wartawan Jakarta (PWJ), Suparnie mengatakan transparansi memang merupakan kewajiban perusahaan agar mudah diawasi.

"Sudah seharusnya perusahaan BUMN lebih meningkatkan prinsip transparansi dimana hal ini menjadi kewajiban perusahaan agar memudahkan negara dan masyarakat dalam mengawasi kinerja dan pengelolaan perusahaan BUMN," kata Suparnie dalam keterangannya, Kamis (8/12/2022).

Menurut Parnie, beberapa upaya menjaga transparansi yang dijalankan saat ini diantaranya dari mulai jumlah besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pengelolaannya, kerugian dan keuntungan perusahaan BUMN, penyusutan dan pengklasteran BUMN, rekrutmen pegawai dan penciptaan lapangan kerja bagi semua kalangan termasuk kaum difabel di BUMN.

Baca juga: Daftar Perusahaan BUMN yang Buka Lowongan Kerja di Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Tahun 2022

Penyediaan lapangan kerja dari 38 BUMN melalui Rekrutmen Bersama BUMN 2022 yang dibuka sejak tanggal 1-7 Desember 2022 dan akan menyerap 898 calon pegawai BUMN ini juga merupakan salah satu transparansi informasi dalam rangka rekrutmen pegawai BUMN.

"Memang di BUMN belum semuanya transparan kalau kita lihat, tapi paling tidak upaya itu terus dilakukan oleh pak menteri sebagai upaya mendorong transparansi untuk tumbuh kembang perusahaan, melalui transparansi, evaluasi terus dapat dilakukan demi pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja yang lebih luas," tambahnya.

Beberapa penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang pimpinan perusahaan yang berujung pada kasus pidana yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung seperti PT Garuda Indonesia dan PT Waskita Karya.

Baca juga: Alur Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Syarat Pendaftaran, dan Alur Registrasi Online

Menurutnya, hal itu juga bagian dari transparansi buah dari penyertaan partisipasi publik termasuk media dalam melakukan pengawasan.

"Harapannya, Menteri Erick Thohir bisa terus mendorong banyak lagi BUMN untuk lebih transparan dan akuntabel yang bisa dilakukan BUMN melalui sosialisasi bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Komisi Informasi Publik dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)," ujarnya.