TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) diharapkan menjadi pendorong untuk meningkatkan bauran energi Indonesia dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Sebenarnya sejak 2015 lalu, penerapan energi terbarukan di Indonesia terbilang cukup bagus khususnya pada teknologi rendah karbon,” kata Koordinator Utama Koalisi Generasi Hijau Misbah Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Menurut Misbah, meskipun faktanya bauran energi terbarukan terus meningkat, namun sejauh ini bauran energi Indonesia masih di bawah target yang diharapkan.

Baca juga: Erick Thohir Soal Transisi ke EBT RI: Tidak Ikuti Pola Negara Lain

Pada paruh pertama tahun 2020, bauran energi terbarukan sebesar 10,9 persen. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat pada bauran energi sebesar 9,15 persen. Namun, pada Peraturan Presiden No.79 Tahun 2014 dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) menegaskan perlu adanya dorongan yang lebih kuat guna mencapai target bauran 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050.

“Yang pasti, transisi ekonomi rendah karbon akan dapat mengkatalisasi pertumbuhan khususnya teknologi energi bersih dan terbarukan,” terangnya.

RPJMN sendiri telah memiliki target bauran EBT sebesar 13,4 persen pada tahun 2020 dan 19,5 persen pada tahun 2024.

Target tersebut mengharuskan Indonesia meningkatkan bauran sebesar 4,85 persen untuk mencapai target tahun 2020 yang saat ini bauran EBT Indonesia sebesar 8,55 persen dan meningkat sebesar 3 persen pada tahun 2025 untuk mencapai target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) jika berdasarkan target RPJMN 2020-2024.

Baca juga: Sido Muncul Komitmen Terapkan Penggunaan EBT Meski Bayar Listrik 3 % Lebih Mahal

Berkaca pada kondisi dunia yang semakin berhadapan dengan krisis, Pemerintah Indonesia harus terus menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional maupun global.

"Melalui kesepakatan G20 serta COP27, arah perencanaan RPJMN 2025-2029 harus memusat pada upaya mendorong percepatan pencapaian SDGs dan mendukung transisi energi untuk mendukung pemulihan pembangunan ekonomi yang lebih maju dan berkelanjutan," tuturnya.

Baca juga: Adaro Garap Proyek EBT, Pengamat: Harus Ditiru Perusahaan Tambang Batu Bara

Pada 6-18 November 2022 lalu, para pemimpin negara-negara telah berkumpul dalam agenda Konferensi Anggota (COP) Badan PBB untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCC) ke 27 di Mesir.

Pertemuan tahun ini kembali menegaskan komitmen bersama yang tertuang pada Paris Agreement untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global 1,5 derajat Celcius.

Selain itu, COP27 terus menekankan kebutuhan mendesak untuk pengurangan emisi gas rumah kaca secara mendalam, cepat dan berkelanjutan oleh para pihak di semua sektor termasuk melalui peningkatan energi rendah emisi dan terbarukan serta kemitraan transisi energi yang adil.

COP27 juga menggarisbawahi pentingnya meningkatkan bauran energi bersih di semua tingkatan sebagai bagian dari diversifikasi bauran dan sistem energi, sejalan dengan kondisi nasional dan mengakui perlunya dukungan berbagai pihak menuju transisi yang adil.

Bagi Indonesia secara khusus, Pemerintah telah melakukan beberapa kesepakatan serta melakukan beberapa bentuk langkah-langkah solidaritas iklim baru guna mencapai komitmen bersama tersebut.

Melalui komitmen Kemitraan Transisi Energi Indonesia (Just Energy Transition Partnership/JETP) yang disampaikan pada KTT G20 di Bali, Indonesia dan negara anggota G20 telah menyepakati rencana pembiayaan transisi energi dengan target investasi 20 miliar dolar AS atau setara Rp 300 triliun.

JETP akan digunakan untuk mendorong pemensiunan dini PLTU di Indonesia serta investasi dalam teknologi dan industri energi terbarukan.

Sebagaimana teragendakan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) nomor tujuh, di mana memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semuanya.