TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono atau BHS merasa ironis saat berkunjung dan melihat langsung kondisi Lintas Rel Terpadu atau Light Rail Transit (LRT) Palembang, Sumatera Selatan.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini mengatakan LRT Pelembang yang dibiayai dengan utang sangat besar senilai Rp 10,9 triliun sampai dengan saat ini namun masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Terbukti pendapatan LRT saat ini baru sebesar Rp 15 miliar setahun.

Padahal biaya operasional LRT untuk listriknya saja adalah Rp 7,5 miliar perbulan atau Rp 90 milyar setahun.

Baca juga: Sebut LRT Palembang Sepi Penumpang, Ridwan Kamil Sampaikan Permintaan Maaf, Ini Maksudnya

"Dan masih ada biaya-biaya lain yang akhirnya LRT Palembang harus disubsidi APBN sekitar Rp 300 miliar pertahun di tahun 2018 dan Rp 160 milyar di tahun 2022. Dan tahun-tahun sebelumnya rata-rata antara Rp 200 sampai 300 milyar yang semuanya menggunakan uang rakyat seluruh Indonesia dari anggaran APBN," ujar Bambang Haryo dalam keterangannya, Jumat (23/12/2022).

Anggota DPR RI Periode 2014-2019 ini menambahkan ketika dia melewati salah satu Stasiun Bumi Sriwijaya di LRT Palembang saat itu banyak masyarakat yang mengeluh tangga eskalator tidak jalan.

Demikian juga lift mati sehingga banyak ibu-ibu yang turun tangga mengalami kesulitan dan akses intermoda darat lanjutan (BRT) saat itu juga tidak ada.

"Masyarakat banyak mengeluh terkait fasilitas saat saya melewati Stasiun Bumi Sriwijaya, tak hanya itu akses intermoda darat lanjutan atau BRT juga tidak ada," tutur pria yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai Anggota DPR RI teraspiratif tahun 2019 ini.

"Selain itu saya juga melihat ada beberapa fungsi keselamatan misalnya pagar penumpang penunggu kereta api dengan rel kereta api tidak ada pembatasnya dan ini sangat membahayakan para calon penumpang kereta api pada saat akan tiba karena mereka bisa jatuh ke rel kereta dan dikhawatirkan bisa tersengat listrik bertegangan tinggi karena disamping rel kereta api terpasang peringatan 'Awas Listrik Tegangan Tinggi'," sambung Alumni ITS Surabaya ini.

Lebih jauh Bambang Haryo menceritakan perbedaan keamanan dengan Jepan saat dirinya berada di Jepang dan memanfaatkan angkutan kereta api di Jepang.

"Di sana batas calon penumpang (menunggu kereta api) dengan rel kereta api terdapat pagar pelindung agar penunggu kereta api lebih aman dan tidak terjatuh ke rel kereta yang sangat membahayakan masyarakat calon pengguna kereta api di negara tersebut," katanya.

Politisi Senior Partai Gerindra ini berharap kereta LRT Palembang yang sudah beroperasi lebih dari 3 tahun ini bisa betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat Palembang.

“Ini adalah tugas dari Kementerian Perhubungan RI bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengusahakan lebih keras lagi agar kereta LRT tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan dengan baik oleh masyarakat Palembang," ujarnya.

Dengan demikian, ujar dia, subsidi APBN tidak secara terus menerus digelontorkan untuk operasional LRT.

"Apalagi nantinya harus dibebani dengan kewajiban pengembalian hutang investasi yang sangat besar saat grece period habis maka beban pengelola LRT akan semakin berat dan lagi lagi rakyat seluruh Indonesia menjadi korban untuk mensubsidi biaya operasional kereta tersebut," katanya.

Baca juga: Temui Menteri PPN/Bappenas, Gubernur Koster Dorong Percepatan LRT di Bali

Dia juga mendorong Kementerian Perhubungan RI melalui pengolala LRT agar melengkapi keselamatan untuk penumpang terutama pagar pembatas yang sampai dengan saat ini belum ada.

"Dan juga mengembalikan semua fasilitas kenyamanan lift dan eskalor yang rusak serta melengkapi konektifitas angkutan darat lanjutan secara cukup agar bisa digunakan masyarakat secara maksimal," katanya.

Dikatakan Kementerian Perhubungan yang membangun LRT harus mempunyai target biaya operasional LRT bisa diselesaikan sendiri oleh pengelola yang tidak menggantungkan subsidi rakyat seluruh Indonesia lagi," ujarnya.