Pimpinan Komisi IV DPR Minta Pemerintah Pastikan Ketersediaan Pangan saat Natal dan Tahun Baru
DPR meminta pemerintah memastikan ketersediaan pangan menyongsong Natal dan Tahun Baru 2023 benar-benar aman dan tercukupi.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Sebab, petani merasa tidak punya harapan terhadap lahan garapannya karena pemerintah dinilai tidak berpihak pada mereka.
"Tidak ada pilihan lain selain keberanian pemerintah mulai mengurangi impor secara drastis, bahkan menghentikannya sama sekali dengan mulai mengoptimalkan penyerapan beras hasil panen sendiri," katanya.
Baca juga: Hadapi Nataru, Kemenhub Diminta Lakukan Pengecekan Standar Pelayanan Semua Moda Transportasi
Dikatakannya, prognosa total produksi beras sepanjang 2022 ini yang sebesar 31,9 juta ton nyatanya masih cukup dengan dengan total konsumsi beras sebesar 30,2 juta ton. Masih ada surplus 1,7 juta ton. Artinya, produksi kita secara faktual masih cukup, sembari terus meningkatkan transfer teknologi pertanian serta memperbaiki validitas data antar stakeholder pangan.
Perbaikan dan political will yang kuat juga perlu dilakukan pada komoditas pangan pokok lainnya seperti jagung, kedelai, cabai rawit, cabai besar, bawang merah, bawang putih, daging sapi dan daging kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng. Landasan berpikirnya perlu disamakan. Penguatan prognosa masing-masing komoditas tersebut perlu diutamakan.
Total produksi, total luas panen, dan total konsumsi rumah tangganya membutuhkan validitas dan akurasi data yang komprehensif dan akuntabel. Perhatian serius pada petani beragam komoditas tersebut menjadi kunci utama agar pada 2023 nanti tidak terjadi lagi misalnya kelangkaan minyak seperti halnya terjadi di sepanjang 2022 ini.
“Misi ketahanan pangan nasional seyogianya juga mendasarkan pada local wisdom. Program pemerintah untuk peningkatan produktivitas beras, jagung, atau bawang merah misalnya, harus melihat potensi dan kearifan lokalnya dulu. Pemetaan sosial dan wilayah sangat diperlukan di sini,” ujar Anggia.
Politisi PKB ini mencontohkan banyak tradisi kuliner berbasis pangan lokal yang merupakan bentuk kearifan lokal dan gambaran pola hidup masyarakat, sekaligus sumber ekonomi utama masyarakatnya.
Kearifan lokal demikian sekaligus representasi sosial budaya tentang konsep jenis pangan di lokalitas tertentu.
“Pemerintah perlu memberi dukungan optimal baik dari sisi infrastruktur, jaringan distribusi, hingga pemasarannya agar potensi lokal ini dapat terus berkembang,” tuturnya.
