TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sedang melakukan kajian terkait perubahan sistem tarif Kereta Rel Listrik (KRL) pada tahun 2023.

Dalam skema baru ini, rencananya akan dilakukan pembedaan golongan penumpang untuk mendapatkan tarif subsidi dan tarif non-subsidi.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta agar rencana perubahan skema tarif ini dapat diuji coba terlebih dahulu.

"Apakah nanti implementasinya seperti apa, mungkin perlu diuji coba dulu, diuji coba dulu seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya," ujar Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

"Sebab, satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu, implementasinya perlu dicoba, dipaskan, ditepatkan, sehingga nanti diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki," tambah Ma'ruf Amin.

Dirinya menilai rencana perubahan skema tarif KRL ini merupakan sebuah upaya baik.

Menurut Ma'ruf Amin, akan terjadi subsidi silang antara penumpang yang mampu dan penumpang yang berhak menerima subsidi tarif.

“Kalau idenya kan baik, supaya yang kuat itu menolong yang lemah, dan memang pembebanan itu supaya disesuaikan dengan daya pikulnya. Idenya sudah, ya cross subsidy, istilahnya cross subsidy ini, yang kuat membantu yang lemah, itu idenya sudah betul,” jelas Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) tidak mengalami kenaikan sampai 2023 mendatang.

"Kalau KRL enggak naik, Insya Allah sampai 2023 enggak naik, tapi nanti ada pakai kartu," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 di Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Meski begitu, Budi mengatakan masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan dikenakan penyesuaian tarif KRL.

"Yang berdasi, yang kemampuan finansialnya tinggi mesti bayarnya lain. Jadi kalau average sampai 2023 kita rencanakan tidak naik ya," ujarnya.