Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan perfect strom yang akan terjadi di 2023 harus disikapi pemerintah.

Pada prinsipnya, perfect storm ini berupa tantangan ekonomi terkait dengan 5C, yaitu Covid-19, Conflict, Climate Change, Commodity Price, serta Cost of Living.

Ajib menilai pemerintah perlu menyusun struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal defisit 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca juga: Presiden Jokowi Perkirakan Defisit APBN 2022 pada Angka 2,49 Persen

“Pemerintah harus lebih prudent dalam mengalokasikan belanja dan jeli membuat target penerimaan negara,” pinta Ajib dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

Kedua, lanjut Ajib, pemerintah harus hati-hati mengelola kondisi sosial masyarakat, karena tahun 2023 sudah mulai berjalan agenda politik. 

Sehingga dibutuhkan stabilitas sosial maupun politik, yang menjadi prasyarat agar investasi bisa mengalir dengan lancar. 

Target investasi tahun 2023 sebesar Rp 1.400 triliun adalah target yang cukup menantang ketika Indonesia memasuki tahapan politik menjelang pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Menurutnya di sisi dunia usaha dan masyarakat ada empat hal yang perlu dimitigasi dengan baik agar ekonomi bisa berjalan baik di tahun 2023 nanti. 

Pertama adanya pelemahan daya beli masyarakat. Sampai dengan Bulan Desember 2022 ini, pemerintah masih bisa mengintervensi dan menjaga daya beli masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan melalui APBN.

Baca juga: Perbaiki Kualitas SDM Jadi Fokus APBN 2023, Alokasikan Anggaran Pendidikan Rp 612 Triliun

Program ini cenderung tidak bisa dilanjutkan oleh pemerintah, sehingga akan membuat konstraksi dalam kemampuan daya beli masyarakat. 

Padahal daya beli inilah yang menjadi kekuatan konsumsi masyarakat, dan yang menjadi penopang signifikan PDB Indonesia. 

Tantangan kedua adalah potensi inflasi yang naik dibandingkan kondisi tahun 2022.

“Inflasi ini secara substantif mengurangi kesejahteraan masyarakat,” urainya.

Tantangan ketiga adalah pengangguran yang jumlahnya akan semakin naik. 

Tantangan keempat adalah kenaikan suku bunga yang cukup tinggi sebagai akibat kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh BI.

Baca juga: APBN 2023 Dirancang Optimis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Ungkap Tantangan yang Akan Dihadapi

Dari sisi produksi, akan mengatrol cost of fund yang menjadi bagian penting Harga Pokok Penjualan (HPP) sedangkan dari sisi masyarakat, akan menambah beban untuk kredit konsumsi.