Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tepatnya di Istana Negara Jakarta pada Oktober 2022.

Pria yang akrab disapa Hendi ini sebelumnya dikenal sebagai Walikota Semarang yang menjabat sejak tahun 2013.

Pengangkatannya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI No 125/TPA tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama LKPP.

Baca juga: Optimalkan Pengadaan Produk Dalam Negeri, Kepala LKPP Sebut Indonesia Bakal Terlepas dari Resesi

Dalam sebuah kesempatan, Tribunnews mencoba melakukan wawancara khusus bersama Hendi di Kantor LKPP yang berada di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Ia pun membeberkan awal mula saat dirinya ditunjuk oleh Presiden untuk mengurus pengadaan barang/jasa Pemerintahan.

Menurutnya, penunjukan dirinya sebagai Kepala LKPP merupakan sebuah mandat layaknya seorang Komandan kepada prajurit.

"Kita ini kan prajurit, kita harus tunjukkan kualitas dan dedikasi. Mau ditugaskan di mana saja," ucap pria kelahiran 30 Maret 1971 ini.

"LKPP ini kan lembaga kebijakan milik pemerintah pusat, cakupan se-Indonesia. Sedangkan kalau jabatan Walikota hanya di sebuah Ibu Kota di Provinsi Jawa Tengah. Menurut saya ini tantangan," sambungnya.

Hendi mengaku cukup kaget ketika mengetahui rangkaian rutinitas di kantornya.

Saat menjabat sebagai Walikota, Hendi memiliki jadwal yang cukup padat di sepanjang harinya. Mulai dari bangun tidur hingga larut malam.

Bahkan, pada akhir pekan alias Sabtu-Minggu, dirinya tidak libur.

"Yang paling utama (perbedaannya) di waktu. Kalau di kepala daerah, pagi jam 6 olahraga, jam 7 masuk kantor, jam 5 pulang. bahkan jam 1 masih ada tamu lagi. Kemudian kalau Sabtu-Minggu tambah rame," papar Hendi.

"Kalau di sini kan Sabtu-Minggu libur. Tapi energi secara pikiran jauh lebih terkuras di LKPP," lanjutnya.

Baca juga: Tahun Ini, LKPP Targetkan Realisasi Belanja Pemerintah Terkait Produk Dalam Negeri Sebesar 95 persen

Setelah mendapat kepercayaan sebagai Kepala LKPP, dirinya mendorong adanya peningkatan dalam pengadaan produk dalam negeri.

Ia menargetkan 95 persen pengadaan barang Pemerintah di 2023 menggunakan produk dalam negeri.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pengadaan produk dalam negeri hanya sekitar 78 persen.

"LKPP diminta untuk membuat kebijakan yang pro pada produk dalam negeri. jadi target kami tahun ini semua proses pengadaan 95 persen harus produk dalam negeri," ucapnya.

Ia juga mendorong kenaikan volume transaksi pengadaan melalui katalog elektronik (E-Katalog) hingga Rp500 triliun, atau lebih dari 5 kali lipat dari capaian 2022 yang sebesar Rp84 triliun.

Pada tahun lalu, terdapat 2,3 juta produk yang tayang di E-Katalog. Dan untuk tahun ini LKPP targetkan ada 5 juta produk.

Baca juga: LKPP Minta Kementerian Hingga Pemda Lakukan Lelang Dini dan Teken Kontrak di Awal Tahun

Untuk itu, Hendi mendorong adanya penyerapan anggaran yang optimal Pemerintah untuk membelanjakan produk-produk lokal.

Serta, transformasi digital dalam proses pengadaan. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan ini dapat transparan dan efisien dalam hal waktu.

"Agar lebih transparan dan efisien, proses pengadaan menggunakan e-katalog. Karena di situ transaksi jelas. Jadi menghemat waktu," pungkas Hendi.