Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG - Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi pada industri padat karya disebut karena masalah yang sedang terjadi di pasar global.

Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan masalah itu adalah demand (permintaan) di pasar global yang berkurang.

"Ada beberapa sektor yang mulai mengurangi [karyawan]. Ada yang kemarin [melakukan PHK pada] 87 ribu orang. Cuma, problemnya di pasar globalnya," katanya ketika ditemui usai acara peresmian fasilitas produksi dan pelepasan ekspor produk tembakau bebas asap Sampoerna di Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/1/2023).

Ia menyebut di 2023 ini, sebenaranya dari sisi fundamental makro, Indonesia berada pada posisi yang kuat.

Baca juga: Awal 2023 Sudah Ada Ribuan Karyawan di PHK, Anak Usaha Google Hingga Dow Jones Newswires

Susiwijono menyatakan ia bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selalu optimis akan perekonomian di 2023.

"Namun, masalahnya di pasar globalnya. Jadi, permintaan di globalnya. Makanya, beberapa sektor yang mengandalkan ekspor itu kemarin terdampak," ujarnya.

Susiwijono mencontohkan sektor yang terdampak seperti sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), garmen, alas kaki, dan furnitur.

"Karena permintaan di internasionalnya berkurang, mau enggak mau mengurangi produksinya, jadi konteksnya itu," kata dia.

Oleh karena itu, Pemerintah sedang mencoba merumuskan kebijakan mengenai shifting (pergeseran) pasar global menjadi pasar domestik.

Ia menyebut pergeseran ini tak bisa serta merta langsung dilakukan.

"Karena enggak bisa langsung produk ekspor shifting ke produk domestik. Karena marketnya domestik sudah ada sendiri. Jangan sampai saling mengganggu," ujar Susiwijono.

Menurut dia, kemungkinan pertumbuhan global pada 2023 mengalami penurunan, sesuai dengan pernyataan Bank Dunia yang menyebut akan melambat menjadi 1,7 persen.

"Dunia lagi slow down. Beberapa negara tujuan kita sedang kontraksi. Pasti berpengaruh. Sektor-sektor yang rentan, kebetulan sektor padat karya," kata Susiwijono.

Maka dari itu, ia berujar Pemerintah akan turun tangan mencoba mendiskusikan banyak hal.

Termasuk bagaimana Indonesia mengatur dan membatasi impor, serta diskusi mengenai tekstil.

Baca juga: Daftar Bansos yang Cair pada November 2022: BSU Tahap 7, BLT BBM, PKH Triwulan 4

Sebelumnya, di tengah polemik akibat penerbitan Perppu Cipta Kerja, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM BPP Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Nurdin Setiawan berharap perlindungan dari pemerintah terhadap perusahaan di sektor padat karya.

Menurutnya, perusahaan padat karya terutama yang berorientasi ekspor sudah menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

"Sekarang jangankan kita merekrut lulusan-lulusan baru, karyawan sekarang yang bekerja saja mulai Januari 2022, kita sudah melakukan lebih dari 60 ribu pemutusan hubungan kerja (PHK). Jadi, dari kami seperti itu kondisinya," ujarnya, Selasa (3/1/2023).