TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) 2023 dipastikan naik 23,32 persen dari tahun lalu.

Bila pada 2022 lalu alokasinya sebesar Rp 373 triliun tahun ini diprediksi mencapai Rp 460 triliun.

Peningkatan ini pun diperkirakan membuat jatah KUR perbankan ikut terdongkrak naik.

Baca juga: Realisasi KUR Bagi UMKM Sudah 90 Persen Lebih: Mencapai Rp 344,55 Triliun

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau BMRI misalnya, mendapat mandat untuk mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 48 triliun di 2023, meningkat 20 persen dari 2022.

Bank Mandiri akan fokus menyalurkan kredit murah itu pada sektor produksi.

SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K Triprakoso mengatakan, Bank Mandiri optimistis untuk terus menyalurkan KUR di tahun 2023.

Rencana penyaluran KUR akan difokuskan untuk sektor produksi dan fokus juga pada pengembangan di KUR Klaster.

Adapun sektor yang sudah pernah digarap sebelumnya antara lain sektor pertanian, Jasa Produksi, oil & gas, dan sektor perdagangan retail.

"Seiring dengan target penyaluran KUR oleh Bank Mandiri yang meningkat pada tahun ini, tentu kami berharap dapat meningkatkan kontribusi penyaluran KUR Bank Mandiri pada sektor produksi di sepanjang tahun 2023," kata Josephus kepada Kontan.co.id, Selasa (10/1).

Hingga Desember 2022, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebanyak Rp 40 triliun kepada 351.635 pelaku usaha.

Baca juga: Dana Subsidi KUR 2023 Melonjak Jadi Rp 450 Triliun, Pinjaman di Bawah Rp 10 Juta Bunga 3 Persen

Penyaluran KUR pada tahun 2022 masih didominasi oleh Sektor Produksi 59,73% atau sebesar Rp 23,89 triliun, sedangkan Sektor Non Produksi hanya 40,27% yaitu sebesar Rp 16,10 triliun.

Adapun General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (BNI) Sunarna Eka Nugraha menyampaikan, di tahun 2023 BNI juga tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui KUR.

Tahun ini BNI mendapat amanah untuk menyalurkan kuota KUR sebesar Rp 36,5 triliun.

Pada 2022 lalu, BNI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 35,2 triliun kepada 300.000 pelaku Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jumlah tersebut naik 15% dibanding tahun 2021.

"Di tahun 2023 BNI akan semakin giat untuk meningkatkan pembiayaan KUR ke Sektor Produksi khususnya di sektor pertanian, jasa dan industri pengolahan yang sampai saat ini kami nilai memiliki tren pemulihan yang relatif lebih positif," terang Sunarna.

Baca juga: Penyaluran KUR BNI Naik 24,3 Persen, Mencapai Rp51,3 Triliun pada Kuartal III 2022

Sejalan dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BNI menargetkan 60% penyaluran KUR diterima oleh pelaku UMKM di sektor produksi.

Menyambut tahun 2023, BNI telah menyiapkan seluruh enabler yang di miliki mulai dari tenaga akuisisi, channel branchless banking dan outlet-outlet BNI untuk mendukung penyaluran KUR.

"Saat ini kami juga tengah dalam upaya mentransformasikan proses bisnis dan budaya akuisisi yang mana kami yakini akan memberikan hasil positif dalam mendukung penyaluran KUR BNI di tahun 2023," sambungnya.

BNI saat ini juga tengah fokus pada pembentukan ekosistem UMKM Go Global melalui klaster-klaster baru yang salah satunya pembiayaan taksi alat dan mesin pertanian (alsintan), perkebunan, perikanan, pasar, ekonomi kreatif, hingga kerajinan.

BNI pun telah mempersiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan serapan klaster dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan memperkuat sinergi dengan stakeholder terkait.

Sementara itu, Bank BJB mendapat mandat untuk mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 3 triliun pada 2023, naik 42,86% jika dibandingkan tahun lalu sebesar 2,1 triliun.

Bank BJB optimistis penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) semakin diminati oleh calon debitur UMKM.

Terlebih, kredit ini akan mendapatkan subsidi potongan bunga dari pemerintah di saat tren suku bunga tinggi.

"Kami pun melihat permintaannya akan meningkat di tahun ini. Tahun 2023 pun penyalurannya masih didominasi pada sektor perdagangan dan pertanian," kata Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi.

Sampai dengan akhir tahun 2022 bank BJB telah menyalurkan hampir seluruh kuota yang dimiliki untuk KUR dengan nilai Rp 2,03 trilliun.

Baca juga: Penurunan Suku Bunga KUR Super Mikro Dinilai Tepat di Tengah Ancaman Gelombang PHK

Sebagian besar penyaluran dilakukan pada sektor perdagangan dan pertanian.

Menurutnya, didukung oleh UMKM ini relatif lebih cepat bangkit dari goncangan karena modal kerja yg lebih kecil.

Kredit bersubsidi seperti KUR juga memiliki permintaan yang relatif tinggi. KUR memiliki suku bunga yang rendah untuk modal usaha bagi para pelaku UMKM,” ujarnya.

Guna memacu KUR, Bank BJB menjalin kerja sama dengan BP2MI untuk menyalurkan KUR kepada Pekerja Migran Indonesia.

Yuddy menyatakan kolaborasi ini juga diharapkan akan semakin memperkuat peran Bank BJB dalam hal akses pembiayaan bagi pekerja migran.

Sekaligus juga menjadikan peluang bisnis bagi Bank BJB dalam menyalurkan pembiayaan, maupun mengenalkan produk perbankan milik Bank BJB.

Realisasi Rp 365,50 Triliun pada 2022

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2022 menyentuh Rp 365,50 triliun atau sekitar 97,95% dari target sebesar Rp 373,17 triliun.

“Penyaluran KUR terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, dari Rp 120,30 triliun di tahun 2018 menjadi Rp 365,50 triliun di Tahun 2022.

Hal ini tercapai berkat kerjasama stakeholders KUR yaitu lembaga penyalur KUR, lembaga penjamin, dan lainnya,” ujar Deputi Kepala BPKP bidang Akuntan Negara Sally Salamah melalui keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Jumat (13/1).

Sally mengungkapkan, di tahun 2023 pemerintah telah menetapkan target penyaluran KUR akan naik menjadi Rp 470 triliun dan di tahun 2024 naik menjadi Rp 585 triliun.

Menurutnya, diperlukan pengawasan dari seluruh pihak agar KUR dapat dirasakan manfaatnya.

“Perlu dilakukan pengawasan oleh semua pihak yang terkait dalam mengawal akuntabilitas baik dari sisi penyaluran KUR maupun terhadap kucuran anggaran subsidi KUR yang terus meningkat setiap tahunnya,” katanya.

Dia menambahkan, dengan KUR ini diharapkan UMKM dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah baik berupa bunga yang rendah, agunan yang tidak diwajibkan bagi KUR dengan plafon di bawah Rp100 juta, dan kemudahan restrukturisasi yang diberikan oleh penyalur KUR.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebut total 7,62 juta debitur telah diberikan KUR sepanjang 2022.

Dari jumlah tersebut terbagi menjadi empat yakni, KUR Mikro 66,41%, KUR Kecil 31,84%, KUR Super Mikro sebesar 1,74%, dan terakhir KUR Penempatan PMI di bawah 1%.

“Untuk kebijakan KUR tahun 2023, Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian masih dalam proses pengundangan,” jelas Iskandar.