TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) 2023 dipastikan naik 23,32 persen dari tahun lalu.

Bila pada 2022 lalu alokasinya sebesar Rp 373 triliun tahun ini diprediksi mencapai Rp 460 triliun.

Peningkatan ini pun diperkirakan membuat jatah KUR perbankan ikut terdongkrak naik.

Baca juga: Realisasi KUR Bagi UMKM Sudah 90 Persen Lebih: Mencapai Rp 344,55 Triliun

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau BMRI misalnya, mendapat mandat untuk mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 48 triliun di 2023, meningkat 20 persen dari 2022.

Bank Mandiri akan fokus menyalurkan kredit murah itu pada sektor produksi.

SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K Triprakoso mengatakan, Bank Mandiri optimistis untuk terus menyalurkan KUR di tahun 2023.

Rencana penyaluran KUR akan difokuskan untuk sektor produksi dan fokus juga pada pengembangan di KUR Klaster.

Adapun sektor yang sudah pernah digarap sebelumnya antara lain sektor pertanian, Jasa Produksi, oil & gas, dan sektor perdagangan retail.

"Seiring dengan target penyaluran KUR oleh Bank Mandiri yang meningkat pada tahun ini, tentu kami berharap dapat meningkatkan kontribusi penyaluran KUR Bank Mandiri pada sektor produksi di sepanjang tahun 2023," kata Josephus kepada Kontan.co.id, Selasa (10/1).

Hingga Desember 2022, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebanyak Rp 40 triliun kepada 351.635 pelaku usaha.

Baca juga: Dana Subsidi KUR 2023 Melonjak Jadi Rp 450 Triliun, Pinjaman di Bawah Rp 10 Juta Bunga 3 Persen

Penyaluran KUR pada tahun 2022 masih didominasi oleh Sektor Produksi 59,73% atau sebesar Rp 23,89 triliun, sedangkan Sektor Non Produksi hanya 40,27% yaitu sebesar Rp 16,10 triliun.

Adapun General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (BNI) Sunarna Eka Nugraha menyampaikan, di tahun 2023 BNI juga tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui KUR.

Tahun ini BNI mendapat amanah untuk menyalurkan kuota KUR sebesar Rp 36,5 triliun.

Pada 2022 lalu, BNI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 35,2 triliun kepada 300.000 pelaku Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jumlah tersebut naik 15% dibanding tahun 2021.