Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut Pemerintah perlu menghentikan impor beras pada akhir Februari 2023.

Menurut dia, berapapun impor beras yang nantinya bisa direalisasi dari rencana 500 ribu ton, harus dihentikan di akhir Februari.

"Berapapun yang bisa direalisasikan dari rencana 500 ribu ton, harus dihentikan. Akhir Februari aktivitas impor harus dihentikan," kata Khudori ketika dihubungi Tribunnews, Minggu (15/1/2023).

Ia berujar hal itu perlu dilakukan agar tidak berdampak buruk pada petani domestik. "Perlu dihentikan agar tidak menekan harga gabah/beras domestik saat panen raya," katanya.

Ia mengatakan setidaknya 200 ribu ton beras impor dari target 500 ribu yang digadang-gadang bisa masuk ke gudang, ternyata jauh dari memadai.

"Karena berbagai kendala, impor 200 ribu ton yang mestinya bisa masuk akhir Desember itu ternyata belum terealisasi seluruhnya," kata Khudori.

Hal itu yang membuat cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog saat ini rendah.

"Sementara kita tahu, Januari 2023 ini masih paceklik. Bulog mustahil melakukan penyerapan gabah/beras dari produksi domestik." ujarnya.

Mengacu pada proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), Khudori menyebut panen raya sebenarnya terjadi mulai Februari.

Baca juga: Bulog Sebut 300 Ribu Ton Beras Impor dari Vietnam Bakal Masuk pada Februari 2023

Idealnya, ketika panen raya terjadi, proses impor perlu dihentikan. Namun, ia menganggap hal itu sulit dilakukan karena cadangan beras Bulog yang sudah tipis.

"Tapi, kita semua tahu saat ini cadangan beras di gudang Bulog amat tipis. Hanya sekitar 300 ribu ton," ujar Khudori.

Khudori mengatakan fokus Bulog saat ini melakukan penyaluran beras ke pasar. Penyaluran itu dilakukan melalui operasi pasar agar harga di pasar terkendali.

Ia menduga bulan ini Bulog masih memerlukan beras antara 150 ribu hingga 200 ribu ton untuk operasi pasar.

Baca juga: Protes Impor Beras Jelang Panen Raya, Petani Cilacap Mengadu ke Ketua KPK

"Artinya, CBP yang hanya 300 ribu ton mesti dikurangi. Meskipun Februari sudah panen raya, perlu waktu agar gabah/beras yang diserap Bulog bisa masuk ke pasar," kata Khudori.

"Karena itu, bisa dipahami jika akhir Februari merupakan tenggat akhir pemasukan impor," ujarnya melanjutkan.

Bersamaan dengan itu, Khudori menyebut Bulog harus memastikan dapat menyerap gabah/beras dari petani di musim panen raya. "Jika Bulog terlambat, Bulog tidak akan mendapatkan gabah/beras," katanya.

Baca juga: Badan Pangan Nasional Pastikan Tidak Ada Impor Beras Jelang Panen Raya

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan, pemerintah memastikan tak akan impor beras menjelang panen raya yang bakal terjadi di bulan Februari hingga Maret 2023 mendatang.

"Kita impor beras setelah ratas, impor lah 200 ribu ton di Desember tapi baru masuk 70 ribu ton. Masuk lagi Januari, Februari Maret jangan impor lagi kan mau panen," katanya, Selasa (27/12/2022).

Zulkifli Hasan mengatakan alasan pemerintah impor beras sebesar 500 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP).

Menurutnya, kelangkaan beras di pasar justru berbanding terbalik dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian, bahwa stok beras Indonesia aman bahkan surplus sebanyak 7 juta ton.

"Ini sudah Minggu kedua, gabah beli Rp 6.000 engga ada, orang belum panen mana ada gabah. Beli beras juga belum panen mana ada beras. Mau beli beras Rp 10.000 pun enggak ada juga. Di pabrik-pabrik enggak ada sampai bulan ke empat (April 2023)," ujar Mendag Zulhas.

Senada dengan Mendag, Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan, tak ada lagi impor beras menjelang panen raya yang akan berlangsung mulai Maret 2023 mendatang.

"Beras impor yang 300.000 akan datang segera. Kesempatan kita sampai Februari ini, setelah itu kita semua panen raya, tidak ada alternatif untuk impor lagi, kita akan stop," kata Arief di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Jum'at (13/1/2023).