Laporan wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, pemerintah telah menghentikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak akhir tahun 2022 lalu.

Meski begitu, dia berujar, pemerintah tetap mendorong pemulihan ekonomi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp 3.061 triliun.

"Anggaran tetap kita jaga, tetapi masuk ke dalam program reguler di kementerian/lembaga masing-masing," kata Suahasil saat Rakornas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Cerita Menkeu Atasi Pandemi, Sri Mulyani: Sudah Beli Vaksin Meski Belum Produksi

Suahasil memaparkan, anggaran kesehatan di tahun 2023 sebesar Rp 178,7 triliun. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 176,8 triliun.

"Anggaran kesehatan, top up di 2021 besar sekali karena sebagian untuk bayar utang tahun 2020, sebgaian untuk menanganai delta yang luar biasa. Tapi top up ini mengecil dan 2023 PEN nya tidak ada, tetapi jumlah anggarannya tidak turun," tegasnya.

Lebih lanjut, Suahasil mengatakan anggaran perlindungan sosial juga turut mengalami peningkatan. Kata dia, tahun 2023 anggaran perlindungan sosial Rp 476 triliun sedangkan di tahun 2022 sebesar Rp 461,6 triliun.

"Ini menjadi komitmen kita transisi reguler masuk ke Kementerian/Lembaga masing-masing dan dijalankan ke depan tentu dengan super visi dari seluruh Bapak Presiden dan juga Kabinet," tegasnya.

Turun

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp 3.061 triliun atau menurun Rp 29 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp. 3.090 triiun.

Baca juga: Momen Menkeu Beli Sepatu UMKM Malang, Sri Mulyani: Gak Kalah Keren

Sri Mulyani berujar, dari jumlah tersebut sebesar Rp 178,7 triliun ditetapkan untuk penanganan non-Covid 19 meliputi stunting dan pencegahan penyakit lainnya.

"APBN kesehatan Rp 178,7 triliun itu sudah non-Covid 19 mayoritas untuk stunting untuk pencegahan. Makanya Pak Menkes sekarang bicara tentang kanker serviks," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Ani menegaskan, tahun 2023 merupakan transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi. Untuk itu, dia menegaskan, seluruh belanja negara diserahkan kepada Kementerian dan Lembaga dalam memulihkan ekonomi nasional.

Meski begitu, Ani berujar, tak menutup kemungkinan jika nantinya program penanganan Covid-19 (PC) pemulihan ekonomi nasional (PEN) bakal diberlakukan kembali.

"Ini adalah situasi kita. APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita. Sehingga kita berharap tahun 2023 melanjutkan pemulihan ekonomi," tegasnya.