Bahas Soal Beras di Istana, Jokowi Tak Ajak Mentan Syahrul Yasin Limpo, Tanda Akan Direshuffle?
Seharusnya Mentteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ada dalam rapat di Istana lantaran berkaitan dengan beras yang merupakan tanggungjawabnya.
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Sebab, menurut dia, persoalan kenaikan beras bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya, kecuali yang berkaitan dengan stok.
"Kalau untuk harga jangan tanya Kementan, masalah produktivitas neraca kita plus, kalau bawa beras jual kemana itu bukan (urusan) saya, bukan tupoksi saya," ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan data Perum Bulog per 22 November 2022, stok cadangan beras pemerintah (CBP) hanya 426.573 ton. Artinya, jumlah stok yang tersedia menipis.
Oleh sebab itu, untuk memenuhi ketersediaan beras, Bulog berencana akan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk memenuhi CBP di tahun 2022 hingga awal 2023.
Upaya Penyingkiran NasDem
Sikap Zulkifli yang secara terbuka tidak percaya dengan data Mentan, menimbulkan kecurigaan upaya dari partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyingkirkan NasDem dari Kabinet Indonesia Maju.
Mentan Syahrul Yasin Limpo merupakan kader dari Partai NasDem bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Ekonom Indef Nailul Huda mengatakan, persoalan data beras Kementan dan Kemendag sejak dulu tidak pernah singkron.
Baca juga: Lapor Wapres, Menteri Pertanian Pastikan Stok Beras Cukup
Tetapi mulai pada tahun ini, Kemendag secara terang benderang berani mengungkap data Kementan salah, hingga akhirnya memutuskan impor beras.
"Jadi memang ada dua dugaan dari sikap Mendag. Pertama ada upaya menyingkirkan NasDem dari kabinet dengan mencari-cari kesalahan, dan kedua dugaan permainan rente impor," ucap Nailul saat dihubungi Tribunnews.com
Dugaan penyingkiran NasDem dari kabinet dikuatkan dengan pemberitaan sebelumnya, di mana Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.
"Saya rasa kalau partai koalisi sudah tidak sejalan dengan pemerintah, buat apa dipertahankan. Ini kan bisa merusak dari dalam," paparnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.