65 Persen Dana Pensiunnya Bermasalah, Begini Strategi Kementerian BUMN Mengusutnya
Kementerian BUMN kini sedang menunggu hasil dari proses penyelidikan tata kelola Dapen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mengusut 65 persen dana pensiunan (Dapen) di perusahaan pelat merah yang disebut-sebut sedang bermasalah.
Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu hasil dari proses penyelidikan tata kelola Dapen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita tunggu KPK. Hal ini sama ketika kita memberikan (contoh kasus lain) kepada Kejaksaan. Data-data setelah itu Kejaksaan kan memproses, yang kami pun habis itu agak surprise-surprise juga," ucap Arya di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Ia melanjutkan, Kementerian BUMN akan memperketat sisi tata kelola perusahaan khususnya terkait pengelolaan investasi dana pensiun karyawan BUMN.
Menurutnya, selama ini banyak dapen dikelola oleh pensiunan. Padahal, mereka bukanlah ahli investasi.
"Kita tahu juga, maaf, dapen itu kan banyak diisi sama pensiunan, yang memang bukan ahli juga dalam investasi," ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik (BUMN) Erick Thohir berkomitmen akan membongkar seluruh kasus-kasus hukum yang terjadi di perusahaan-perusahaan pelat merah.
Yang terbaru, Erick bersama KPK kini tengah melakukan audit investigasi Dana Pensiunan perusahaan-perusahaan BUMN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan catatan mantan Bos klub sepakbola Inter Milan ini, sebagian besar Dana Pensiunan (dapen) yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan pelat merah dalam kondisi tidak sehat.
Baca juga: IFG dan 8 BUMN Dana Pensiun Teken Kerjasama Pengelolaan Dana Investasi
Sebanyak 35 persen dapen yang dikelola oleh BUMN dalam keadaan sehat, sementara sisanya yakni 65 persen dalam kondisi yang sebaliknya.
Aksi bersih-bersih yang dilakukan Erick di BUMN merupakan salah satu bagian dari program utama yang dijalankannya di 2023.
Baca juga: OJK Bubarkan Dana Pensiun Perum Perumnas, Ini Penyebabnya
"Program bersih-bersih ini belom selesai, karena yang namanya korupsi udah dari jaman dulunya," papar Erick.
