Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Kemenhub Kesulitan Ajak Swasta Ikut Partisipasi Layanan Angkutan Darat Perintis, Ini Sebabnya

Swasta belum mau berpartisipasi karena mengoperasikan layanan angkutan darat perintis masih merugi.

Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Kemenhub Kesulitan Ajak Swasta Ikut Partisipasi Layanan Angkutan Darat Perintis, Ini Sebabnya
Endrapta Pramudhiaz
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2023) 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap sulitnya menggaet pihak swasta ikut beroperasi dalam layanan angkutan darat perintis.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan pihak swasta enggan berpartisipasi karena mengoperasikan layanan angkutan darat perintis masih merugi.

"Hingga saat ini, belum ada swasta yang mau. Mereka masih beroperasi di pusat kota dan di dalam kota yang secara jelas ada potensi demand di situ," katanya dalam jumpa pers di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2023).

Suharto menyebut pihaknya telah melakukan perbaikan terhadap struktur biaya operasional kendaraan (BOK). Jadi, pihaknya memastikan swasta yang bergabung sudah pasti untung 10 persen.

Baca juga: Kemenhub Dorong Pemda Lebih Aktif Usulkan Wilayah yang Perlu Dilayani Angkutan Perintis

"Dalam BOK kita, sudah ditentukan keuntungan 10 persen dari situ. Ini sudah pasti untung meskipun tidak seperti keuntungan melayani di pusat kota," ujarnya.

Namun, masih belum ada juga pihak swasta yang ingin beroperasi di situ sehingga Perum Damri ditunjuk menjadi penyelenggara angkutan perintis.

Berita Rekomendasi

"Karena yang namanya Perum Damri atau BUMN itu kan dari Pemerintah. Jadi, mau tidak mau. Hampir mayoritas pelayanan perintis diselenggarakan oleh Damri," kata Suharto.

Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi swasta enggan ikut andil dalam pengoperasian layanan angkutan perintis darat.

Menurut Suharto, adanya pertimbangan hal di luar BOK menjadi penyebab pertama.

"Contoh di Papua. Kita sudah mengalokasikan dengan pertimbangan komponen BOK. Medan di sana kan cukup berat. Begitu masuk lumpur, yang mau derek siapa? Mobil derek pun enggak ada. Kemarin tuh harus menggunakan eskavator," katanya.

"Nah, eskavator itu tidak termasuk dalam kategori BOK yang ada di kami," ujar Suharto melanjutkan,

Ia mengatakan pertimbangan menyewa eskavator dan sewa hal lain akan sulit mendatangkan keuntungan.

"Nah, kalau memang ada pertimbangan menyewa eskavator, sewa macam-macam, bagaimana dia mau untung? Oke, tahun ini karena sudah kontrak. Tahun depan enggak mau lagi untuk melayani seperti itu," kata Suharto.

Lalu, angkutan perintis yang terletak jauh dari pusat kota membuat swasta enggan ikut andil.

Maka dari itu, ia menekankan tujuan angkutan keperintisan itu tidak dilihat dari untung dan ruginya, namun kepentingan masyarakat yang harus dikedepankan.

"Bagaimana kita bisa mempromosikan wilayah-wilayah ini supaya terjadi pertumbuhan ekonomi seperti apa yang jadi harapan dari kita," ujar Suharto.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas