Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah pertemuan bilateralnya dengan Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Dato' Sri Haji Fadillah bin Yusof, untuk menindaklanjuti kabar menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa.

"Stop ekspor bukan merupakan hal yang dibahas dan kita sebagai negara yang juga melakukan impor ekspor, tentu itu bukan pilihan," kata Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Menurutnya, pertemuan itu justru menyepakati proposal komoditas bebas deforestasi yang akan diajukan ke negara Uni Eropa.

Baca juga: Menko Airlangga Tegaskan Minyak Sawit Sebagai Solusi bagi Krisis Pangan dan Energi Dunia Nusa

"Pertemuan ini sepakat untuk melakukan misi bersama ke UE untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan tersebut ke sektor kelapa sawit," ujar dia.

Sebelumnya, mengutip Kompas.com, Malaysia mengancam akan menyetop ekspor minyak sawit ke Eropa. Ancaman itu dilayangkan sebagai tanggapan atas undang-undang terbaru dari Uni Eropa (UE) yang mengatur ketat penjualan produk sawit karena dinilai tidak ramah dengan hutan.

Pada awal Desember 2022, UE mengesahkan undang-undang yang berisi larangan impor produk turunan minyak sawit dan minyak kedelai yang terkait dengan deforestasi.

Para aktivis lingkungan telah lama menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembabatan hutan hujan di kawasan Asia Tenggara.

Di satu sisi, UE adalah importir minyak sawit dalam jumlah yang besar. Dan undang-undang tersebut mendapat protes dari Malaysia serta Indonesia sebagai dua produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan, negaranya dan Indonesia akan bertindak membahas undang-undang tersebut, sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (12/1/2023).

"Jika perlu, kamu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan UE, kita harus melakukannya," kata Fadillah kepada wartawan di sela-sela seminar, Kamis.

"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," sambung Fadillah.

Fadillah mendesak anggota Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) untuk bekerja sama menentang undang-undang baru dari UE tersebut.

Dia juga meminta CPOPC memerangi tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh UE serta Amerika Serikat (AS) tentang keberlanjutan minyak sawit.