Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap sulitnya melakukan ekspor produk makanan dan minuman ke Arab Saudi.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi mengatakan hal itu dikarenakan Arab Saudi memiliki standar yang berat dari otoritas ekspor setempat, yaitu Saudi Export Development Authority (SEDA).

"Standar di sana memang berat. Bagaimanapun, kita harus coba memenuhi," katanya di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/2/2023).

Baca juga: Menko Perekonomian Airlangga Bantah Indonesia Stop Ekspor Minyak Sawit ke Eropa

Kata Didi, Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) sedang mengusahakan terciptanya kesepakatan bersama Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di Teluk (GCC/Gulf Cooperation Council), yang mana Arab Saudi ada di dalamanya.

"Nantinya, makanan yang sudah dikurasi di sini oleh BPOM, itu tidak perlu lagi dapat izin SEDA. Nah, harapan kita seperti itu. Jadi, lebih mudah di sana karena sudah terkurasi dan terseleksi di sini untuk makanan dan minuman," ujar Didi melanjutkan.

Meski demikian, ia menyebut setelah adanya perjanjian yang sedang diupayakan ini, tidak serta merta membuat makanan dan minuman yang diekspor akan bebas pajak.

"Tidak semuanya nol persen. Tapi, pastinya rata-rata paling tinggi di dalam perjanjian perdagangan itu lima persen dan itu bicaranya agak alot. Artinya, kamu buka apa, kita buka apa. Jadi, saling menawarkan dulu," kata Didi.

Indonesia nantinya akan bersaing dengan Vietnam dan Thailand yang sudah lebih dulu memiliki perjanjian dagang bersama Arab Saudi.

"Mereka sudah duluan punya perjanjian dagang. Jadi, sebetulnya competitiveness mereka tertolong oleh perjanjian dagang yang sudah dibikin," ujar Didi.

Ia menyebut perjanjian yang Zulhas sedang upayakan bersama GCC dapat berupa Preferential Trading Area, Free Trade Agreement, atau Comprehensive Economic Partnership Agreement.

"Pak Menteri sudah berhasil meyakinkan GCC. Jadi, sangat mendukung upaya Indonesia untuk bisa punya perjanjian dengan mereka," katanya.