Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp18 Triliun, Pemerintah Cari Utang Rp8 Triliun ke China

Nilai cost overrun (pembengkakan) yang telah disepakati antara Indonesia dan China sebesar 1,2 miliar dolar AS.

Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp18 Triliun, Pemerintah Cari Utang Rp8 Triliun ke China
ist
Rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung. Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah dikerjakan sejak 2016 terus mengalami pembengkakan, di mana saat ini bengkaknya mencapai 1,2 miliar dolar AS. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah dikerjakan sejak 2016 terus mengalami pembengkakan, di mana saat ini bengkaknya mencapai 1,2 miliar dolar AS.

Nilai tersebut jika diasumsikan dengan kurs rupiah di level Rp15.242 per dolar AS, maka mencapai Rp18,29 triliun.

Agar proyek tersebut dapat berjalan lancar ke depannya, pemerintah pun berencana mencari sumber pembiayaan proyek melalui utang sekitar 550 juta dolar AS atau setara Rp8,37 triliun.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, nilai cost overrun (pembengkakan) yang telah disepakati antara Indonesia dan China sebesar 1,2 miliar dolar AS.

Baca juga: Ini Pemicu Bengkaknya Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Menurut Staf Erick Thohir

"Nanti porsi yang kita butuhkan sekitar 550 juta dolar AS, sekarang sedang kita ajukan ke CDB (China Development Bank)," ucap pria yang akrab disapa Tiko usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI di Jakarta, Senin (13/2/2023).

Tidak hanya dari utang, kata Tiko, biaya proyek Kereta Cepat juga akan diperkuat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022.

Sebelumnya Tiko telah menjelaskan, pembengkakan biaya proyek transportasi massal tersebut terjadi di berbagai komponen, mulai dari harga material, pajak, harga tanah, dan salah satunya frequency clearing.

Berita Rekomendasi

"Memang kita sepakat pada angka cost overrun 1,2 bilion dolar AS, ini sedang kita rapikan," ucap Tiko.

"Jadi memang ada beberapa item yang mereka ingin melakukan kajian terkait pajak, dan terkait dengan biaya clearing frekuensi. Tapi kita sudah sepakat angkanya," sambungnya.

Kementerian BUMN dalam waktu dekat akan melaporkan angka pembengkakan biaya sebesar Rp18,2 triliun kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Agar mengetahui apakah nilai tersebut relevan atau tidak.

"Kami harus maju ke BPKP untuk menyesuaikan angkanya dan ke komite," pungkas Tiko.

Tiko juga menegaskan bahwa pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan meskipun terdapat pembengkakan biaya.

"Dan progres di lapangan tidak terganggu dan terus berjalan, pemasangan track dan lain sebagainya, jadi secara proyek tidak terganggu," pungkas Tiko.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas