Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong para jajaran Komisaris untuk mengawasi keberadaan dana pensiunan (Dapen) di masing-masing perusahaan pelat merah.

Dorongan pengetatan pengawasan ini buntut dari adanya isu 65 persen dana pensiunan di perusahaan BUMN yang masuk ke dalam kategori bermasalah.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengungkapkan, masih sangat sedikit BUMN yang melibatkan jajaran Komisarisnya untuk terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan dana pensiunan.

Baca juga: Laba Bank Himbara Tembus Rp114 Triliun Jadi Kontributor Utama Kinerja BUMN di 2022

Bahkan, jajaran Direksi pun juga belum banyak yang terlibat.

"Problem dari (permasalahan dapen) adalah tata kelola. Dan nanti ada pengawasan yang akan dilaporkan ke Komisaris BUMN yang bersangkutan ini juga sudah terjadi di Telkom Indonesia," ucap Arya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (17/2/2023).

"Jadi kemarin Telkom Indonesia juga sudah laporan (ke Komisarisnya) tentang semua kondisi keuangan dari dana pensiunan. Hal ini baru sekali terjadi, sebelumnya nggak pernah," sambungnya.

Arya kembali mengatakan, pada dasarnya permasalahan Dapen di BUMN imbas tata kelola yang dinilai buruk.

Untuk itu, Kementerian BUMN mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, atau Good Corporate Governance (GCG).

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, 65 persen Dapen di perusahaan pelat merah disebut-sebut sedang bermasalah.

Bahkan, permasalahan ini akan menghadirkan permasalahan yang besar apabila tidak ditangani secepatnya.

Baca juga: Soal Rencana Investasi Emirates di Garuda Indonesia, Wamen BUMN: Belum Terjadi Tahun Ini

Berdasarkan catatan Erick, defisit dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan BUMN totalnya hampir Rp10 triliun atau lebih tepatnya Rp9,8 triliun per 2021.

"Kalau kita lihat, sudah terjadi defisit kecukupan dana sebesar Rp9,8 triliun pada tahun 2021," papar Erick di Gedung Parlemen Jakarta, (13/2/2023).

"Ini terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. 35 persen sehat, sisanya (65 persen) belum sehat," sambungnya.