Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Didorong Bertransformasi ke Digital Lewat Toko Daring LKPP

"Fitur tersebut juga mempermudah para penyedia dalam memberikan informasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri yang ada pada produk yang ditayangkan”, ungkap Ryn.

Baca juga: Kepala LKPP Hendi Ungkap Banyak ASN Takut Terlibat dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Di webinar yang sama, Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fridolin Berek menyatakan digitalisasi bisa membantu pencegahan korupsi.

“Bulan Desember lalu, ketika kami launching aksi pencegahan korupsi 2023-2024, kita sepakat bahwa digitalisasi itu merupakan strategi dalam pencegahan korupsi. Yang kita capai di dua tahun kemarin adalah tersedianya dan digunakannya aplikasi sistem pembayaran secara elektronik untuk pengadaan barang dan jasa melalui marketplace," ungkapnya.

Pihaknya mendukung upaya Mbizmarket, yang telah mengakomodir kebutuhan digitalisasi 31 provinsi 162 kabupaten/kota, dan 26 kementerian lembaga karena sudah terkoneksi dengan sistem pembayaran digital baik peer to peer lending, bank dan multifinance maupun payment gateway.