TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Rusdi Yusuf mendukung langkah Menteri BUMN dan Pertamina untuk melakukan relokasi Depo BBM dari Wilayah Plumpang, Jakarta Utara ke daerah yang dimiliki PT Pelindo.

Menurutnya, pilihan kebijakan ini tentu tidak mudah, namun haruslah diambil.

Tragedi kebakaran Depo yang merenggut korban jiwa dan harta benda ini perlu solusi menyeluruh dan berkelanjutan agar kejadian serupa tidak berulang.

Lokasi Depo memang sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk, atau di wilayah khusus yang jauh dari jangkauan masyarakat luas.

Baca juga: Warga Plumpang Direlokasi atau Depo Pertamina Dipindah? Jadi Pro-Kontra hingga Jokowi Tagih Solusi

"Depo BBM adalah instalasi strategis dan berbahaya yang mesti dibangun dengan memperhatikan asas kehati-hatian. Jika lokasinya sudah terlalu dekat dengan pemukiman, pilihan pindah memang langkah yang mesti dilakukan. Tidak perlu ada keraguan atas itu, sebab keselamatan rakyat adalah yang utama. Langkah tegas dan berani oleh Menteri BUMN dan Pertamina perlu diapresiasi."

"Memindahkan Depo memang perlu biaya yang tidak murah, namun keselamatan rakyat tentu tidak dapat dinilai dengan uang. Menegaskan adanya zona pembatas (buffer zone) hanyalah solusi sementara sebagai proses transisi relokasi depo," tutur Rusdi, Selasa (7/3/2023).

Menurutnya, DPP KNPI menyoroti dan ikut mengawal dengan serius tragedi kebakaran Depo Plumpang ini.

"Kita tidak bisa lagi mendasarkan lokasi Depo seperti di tahun 1974 ketika Depo ini mulai beroperasi. Kondisi Jakarta dulu dengan sekarang berbeda. Kepadatan penduduk adalah keniscayaan yang tidak dapat dicegah. Jika pilihan relokasi penduduk yang akan dipilih, tidak ada jaminan kebakaran tidak akan terjadi lagi."

Lebih lanjut Rusdi berujar bahwa relokasi Depo justru akan membuat ongkos operasional akan semakin murah dalam jangka panjang.

Jika relokasi ini tidak jauh dari pelabuhan, maka biaya pengaliran dan perawatan pipa dapat dipangkas, artinya beban keuangan negara juga dapat dioptimalisasi.

"Kita juga dapat meminimalisir biaya sosial dan politik yang timbul dari polemik pemindahan penduduk. Pada akhirnya, narasi relokasi Depo tidak saja berdimensi populistik, namun memang keniscayaan bagi keberlanjutan bisnis perusahaan negara, dan beban negara secara luas."

"Tidak perlu ragu segera ambil dan eksekusi kebijakan. DPP KNPI mendukung segala bentuk langkah yang mengedepankan keselamatan rakyat. Negara mesti hadir untuk memitigasi semua resiko, termasuk dalam hal ini mendukung berbagai skema dan resiko bisnis yang muncul atas opsi relokasi Depo," tutup Rusdi.