Forum Backstagers Desak Pemerintah Permudah Izin Event
Forum Backstagers Indonesia (FBI) mendesak Presiden Jokowi untuk mempermudah pengurusan dalam hal menyelenggarakan event.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Endra Kurniawan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco
TRIBUNNEWS.COM, BALI – Membaiknya situasi ekonomi dan sosial setelah Pandemi Covid-19 disambut gembira olah para pekerja event yang tergabung dalam Forum Backstagers Indonesia (FBI).
Mereka pun mendesak agar pemerintah mempermudah izin keramaian agar geliat event terjadi di berbagai daerah nusantara.
“Sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar event lokal kembali bergerak pascapandemi Covid-19, maka kami meminta agar ada kemudahan penerbitan izin baik dari Pemda maupun aparat keamanan terkait berbagai event yang akan digelar di berbagai daerah,” ujar Ketua DPP FBI Sofyan Nasution usai menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Forum Backstagers Indonesia, di Four Point Bali, akhir pekan lalu.
Dalam forum tersebut hadir para pengurus pusat dan daerah Forum Backstagers Indonesia dari 14 Provinsi. Forum ini juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Bali I Wayan Serinah serta para pengusaha event dari berbagai daerah.
Sofyan mengatakan Forum Rakernas FBI bertujuan untuk merumuskan program kerja dan rekomendasi bagi pemerintah untuk menciptakan ekosistem industry kreatif serta pagelaran pasca-pandemi Covid-19.
Baca juga: Rumput SUGBK Rusak Pasca Konser BLACKPINK, Erick Thohir: Tidak Boleh Ada Event Lagi
“Masa pandemi dengan adanya pembatasan sosial sangat memukul para pekerja event di tanah air. Maka forum Rakernas ini sangat strategis untuk kembali mendorong tumbuhnya industry event di tanah air,” katanya.
Dia mengungkapan banyak masukan dan usulan konstruktif dari para pengurus Forum Backstagers Indonesia yang muncul dalam Rakernas ini.
Di antaranya adalah rekomendasi agar ada standarisasi biaya keamanan event dari aparat penegak hukum, penertiban tenaga kerja asing ilegal yang terlibat di industri event, hingga keinginan agar pemerintah melibatkan asosiasi pekerja event dalam perumusan kebijakan di level pusat dan daerah.
“Selain itu forum rakernas ini juga merekomendasikan agar Pemerintah pusat dan daerah agar memberikan kesempatan pada pengusaha EO lokal dalam pengadaan lelang di bidang jasa penyelenggaraan acara,” katanya.
