Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR-RI, Luluk Nur Hamidah memberikan usulan kepada PT Bank Tabungan Negara atau BTN, untuk dapat menghadirkan program kredit pemilikan rumah (KPR) khusus untuk kaum perempuan.

Menurutnya, saat ini cukup banyak wanita tangguh yang memiliki pendapatan dan aset atas nama pribadi.

"Untuk BTN saya sempat punya pikiran andaikan BTN ini punya program perumahan untuk perempuan, keren kayaknya," ucap Luluk dalam rapat Himpunan Bank Milik Negara dengan Komisi VI DPR-RI di Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Baca juga: Kredit Konsumer Tumbuh 35 Persen, Nobu Bank Perkuat Bisnis KPR

"Karena saat ini banyak perempuan mandiri yang punya aset atas namanya sendiri, tidak mesti kemudian itu diatasnamakan suami," sambungnya.

Luluk juga mengatakan, hal ini juga sebagai bentuk langkah antisipasi apabila kaum perempuan bercerai dengan suaminya dan menjadi janda.

Sehingga, nantinya wanita tersebut setidaknya memiliki aset rumah atas nama pribadi.

"Karena semua berjaga-jaga kalau ada situasi buruk yang dihadapi perempuan, bisa saja cukup punya untuk bekal melanjutkan hidup kalau saja BTN punya program seperti KPR bagi perempuan janda-janda khususnya itu punya hak juga dalam memiliki rumah yang terjangkau," papar Luluk.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mendorong BTN dapat mempermudah para janda untuk dapat mengakses KPR.

Karena para janda ini merupakan perempuan yang menjadi kepala keluarga, yang rata-rata mengaku cukup sulit mendapatkan pendanaan serta akses pembiayaan.

"Tapi ini serius, jangan sampai para janda yang karena dalam situasi sosial juga menghadapi masalah dan stigma. Jadi akses perbankan, kemudian susah dan rumah tidak punya," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luluk juga mendorong para perbankan pelat merah yakni BRI, BNI, dan Bank Mandiri untuk bisa mempermudah para petani kecil dalam mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR).

Ditambah lagi saat ini bunga KUR masih ditetapkan di angka 6 persen. Padahal situasi ekonomi pascapandemi yang terbilang belum pulih sepenuhnya, yang dianggap para petani masih terlalu besar.