Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis

Nilai Investasi ke UMKM Mencapai Rp318 Triliun, Telah Serap 7 Juta Tenaga Kerja

Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM jauh lebih banyak ketimbang investasi di sektor hilirisasi.

Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Nilai Investasi ke UMKM Mencapai Rp318 Triliun, Telah Serap 7 Juta Tenaga Kerja
Nitis Hawaroh
Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, akhirnya terdapat catatan terkait investasi ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2022.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, hitungan realisasi investasi ke UMKM yang cuma di kisaran Rp 10 juta atau Rp 50 juta jadi menarik karena belum pernah dicatat sebelumnya.

"Dari Republik ini ada sampai kemarin itu, baru kali ini (dicatat), untung kita lewat Undang-Undang Cipta Kerja dan lewat OSS (online single submission). Jadi, dari total NIB (nomor induk berusaha) 1.895.000 sekian itu melahirkan sekira Rp 318 triliun dengan jumlah tenaga kerja itu kurang lebih sekira 7 juta lebih," ujarnya dalam "Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023", Kamis (6/4/2023).

Baca juga: Sediakan Lapak Untuk Jualan, Relawan Sandi Uno Bantu Pelaku UMKM Pekanbaru Ciptakan Peluang Usaha

Bahlil menyampaikan, jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM jauh lebih banyak ketimbang investasi di sektor hilirisasi.

"Jadi, dari 1.207 triliun itu adalah (investasi) sektor hilirisasi itu kurang lebih sekira 1.300.000 jumlah penerimaan lapangan pekerjaan, tapi UMKM itu 7 juta lebih," katanya.

Menurut dia, dalam kondisi seperti ini di satu sisi butuh penetrasi investasi di hilirisasi dengan memakai high technology atau teknologi tinggi dan pasti lapangan pekerjaannya semakin berkurang.

Berita Rekomendasi

Tetapo di saat bersamaan, negara membutuhkan lapangan pekerjaan, maka pemerintah kombinasikan antara investasi di padat karya ada high technology.

"Blending ini nggak gampang, ini melahirkan teori baru tiba saat tiba akal, ini teorinya dan ini butuh insentif. Nah, itu karena Ibu menkeu kemarin insentif untuk sertifikat halal yang di OSS ini semuanya lewat sini, jadi alhamdulillah," pungkas Bahlil.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas