Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyampaikan 10 poin penting agar momentum mudik Lebaran 2023 berjalan dengan baik.

Kemenhub memprediksi, pergerakan masyarakat yang akan menjalani mudik Lebaran 2023 ini akan mencapai 123 juta orang di seluruh Indonesia.

Tulus mengatakan, poin pertama adalah aspek keamanan dan keselamatan bagi masyarakat pemudik. Kata dia, semua aspek patut mengutamakan hal tersebut.

Dia menegaskan, masyarakat jangan kompromistis soal aspek keamanan dan keselamatan ini. Sebab, tidak ada yang lebih berharga dari aspek keamanan dan keselamatan.

"Tak ada kompromi untuk soal ini. Tak ada alasan crowded, tak ada alasan peak session, tak ada alasan demi kemanusiaan sekalipun, standar keselamatan tak boleh diturunkan, baik di udara, laut, darat, penyeberangan, dan pelayaran," kata Tulus dalam keterangannya, Kamis (13/4/2023).

Kemudian, Tulus menegaskan pemerintah agar tidak hanya terfokus pada arus mudik maupun balik di Pulau Jawa, atau di kota-kota besar.

"Jangan karena alasan kapasitas, kemudian mengendurkan pengawasan yang bisa berujung pada petaka, khususnya di angkutan penyeberangan perintis," ucapnya.

Poin ketiga, Tulus turut menyoroti upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan di jalan tol pada saat puncak arus mudik tiba. Kata dia, penerapan rekayasa lalu lintas yang masih disebut situasional dinilai belum memiliki manajemen pasti.

Baca juga: Pengusaha Bus Menolak Pembatasan Pembelian Solar Subsidi Maksimal 200 Liter Per Hari

"Seharusnya kebijakan tersebut sudah ditetapkan sejak awal dengan jadwal yang jelas, dan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Dengan cara begini, masyarakat diharapkan bisa mengatur perjalanan mudiknya, kapan harus mudik, atau harus balik," tuturnya.

Poin keempat, Tulus mengingatkan kebijakan mudik gratis seharusnya difokuskan pada upaya mengurangi penggunaan sepeda motor. Sebab penggunaan sepeda motor untuk mudik Lebaran kian masif.

Sedangkan poin kelima, Tulus menyatakan pemerintah dan BUJT perlu mengambil kebijakan bebas tarif masuk jalan tol jika sewaktu terjadi kemacetan ekstrim di jalan tol.

Baca juga: Kebijakan One Way di Tol Rugikan Pengusaha Bus, Harus Lewat Jalan Rusak di Jalur Arteri

"Keenam, PT Pelni agar membereskan adanya temuan patgulipat penjualan tiket kelas eksekutif, dan penjualan kasur di kapal scr ilegal, dengan melibatkan oknum awak kapal. Termasuk menerapkan harga minuman dan makanan yang wajar, tidak ugal-ugalan," paparnya.

Selain itu, terkait arus mudik melalui jalur laut, Tulus mengingatkan, PT ASDP Indonesia Ferry, untuk membereskan model penjualan tiket Ferizy secara online.

Sebab, fenomena ini akan berpotensi menimbulkan kemacetan panjang menuju pelabuhan, seperti mudik Lebaran 2022 yang lalu, tentu merugikan konsumen, karena harus membayar tiket Ferizy lebih mahal.

Baca juga: Jasa Marga Siapkan Sistem Contraflow dan One Way di Periode Arus Mudik Lebaran 2023

Poin kedelapan, Tulus meminta agar operator angkutan umum, khususnya maskapai udara, tidak melanggar ketentuan tarif batas atas (TBA).

Kemudian, dia mengimbau kepada masyarakat konsumen untuk menyiapkan mudik Lebaran secara baik dan cermat. Serta, penuh kewaspadaan sejak dari pra perjalanan, selama perjalanan, hingga paska perjalanan.

Baca juga: Pengamat Keberatan Pemerintah Batasi Angkutan Barang Selama Arus Mudik, Ini Alasannya

Terakhir, dia mengingatkan agar pemerintah khususnya Pemda, meningkatkan pengawasan tempat tempat pariwisata. Sebab selama mudik, konsentrasi masa akan bermigrasi di area area wisata.

"Pemda dan operator loka wisata, harus memastikan bahwa sarana prasarana di loka wisatanya masih layak dan andal. Jangan sampai terjadi petaka di loka wisata karena faktor ketidakandalan sarana prasarana," jelasnya.