Biaya Proyek Kereta Cepat Bengkak 1,2 Miliar Dolar AS, Pemerintah Dinilai Telah Rugikan Rakyat
Pihak China ingin penjaminan utang dilakukan melalui APBN, tapi pemerintah Indonesia ingin penjaminan utang melalui PII.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, biaya pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun diangka 1,2 miliar dolar AS.
Hitung-hitungan tersebut telah disepakati oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China.
"Tim teknis kedua negara sudah menyepakati angka Cost Overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS," ucap Menko Luhut di Kantor Kemenko Marves Jakarta, Senin (10/4/2023).
Baca juga: Luhut Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi 18 Agustus 2023: Hadiah HUT ke-78 RI
"Itu hasil audit kita, hasil dari mereka pembicaraan detail dari dua belah pihak angkanya 1,2 miliar dolar AS," sambungnya.
Pihak China ingin penjaminan utang dilakukan melalui APBN. Sedangkan pemerintah Indonesia ingin penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
“Kita jelaskan kalau (penjaminan utang) dari APBN prosedurnya jadi panjang, makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Luhut.
Rugikan Rakyat
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR Irwan menyebut bengkaknya utang kereta cepat, bukti program infrastruktur dan transportasi pemerintah grasa-grusuh.
"Sudah jelas ini kegagalan rezim yang berujung kerugian bagi rakyat dan negara," ujar Irwan, Jumat (14/4/2023).
Menurutnya, beban utang atau jebakan utang ini terjadi akibat proses perencanaan yang salah di awal atau feasibility study (FS) dilakukan pemerintah.
"Di mana dulu pemerintah terhipnotis dengan bunga rendah yakni 2 persen," ucapnya.
Ia menilai, perencanaan proyek KCJB akibat kreditur (China) yang awalnya menawarkan bunga murah.
"Rayuan itu bak gayung bersambut saat rasa optimis pemerintah ingin membangun mega proyek tersebut tanpa adanya perjanjian yang jelas, sehingga Kreditur seenaknya sendiri memberikan opsi skema pembayaran," paparnya.
Lebih lanjut Irwan mengatakan,pasti pembengkakan biaya dari proyek kereta cepat ini berakibat besar membebani APBN dan bisa menimbulkan efek berantai ke defisit APBN jika terus dilakukan.
