Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) Irwan mengatakan, Pemerintah dinilai terlalu tergesa-gesa alias grasa-grusu dalam membangun proyek di Tanah Air.

Hal ini terlihat dari adanya pembengkakan atau cost overrun pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan berdampak kepada beban utang.

"Bengkak utang kereta cepat Jokowi bukti program infrastruktur dan transportasi pemerintah Grasa Grusu. Sudah jelas ini kegagalan rezim yang berujung kerugian bagi rakyat dan negara," ucap Irwan dalam keterangannya kepada Tribunnews, Jumat (14/4/2023).

Baca juga: Diresmikan 18 Agustus 2023, Pemerintah Belum Tetapkan Tarif KCJB, Luhut: Ini Lagi Dibicarakan

Ia melanjutkan, beban utang atau jebakan utang ini terjadi akibat proses perencanaan yang salah di awal, atau feasibility study (FS) dilakukan pemerintah.

Dirinya melihat, dulu pemerintah terhipnotis dengan bunga rendah yakni 2 persen

"Perencanaan proyek KCJB akibat kreditur yang awalnya menawarkan bunga murah. Rayuan itu Itu bak gayung bersambut saat rasa optimis pemerintah ingin membangun mega proyek tersebut tanpa adanya perjanjian yang jelas, sehingga Kreditur seenaknya sendiri memberikan opsi skema pembayaran," paparnya.

Menurut Irwan, pembengkakan biaya dari proyek kereta cepat ini berpotensi berakibat besar membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bisa menimbulkan efek berantai ke defisit APBN jika terus dilakukan.

Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa China bersikeras meminta APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek KCJB.

Irwan menegaskan, skema jaminan APBN ini harus ditolak. Karena sudah beberapa kali APBN mencuci kesalahan perencanaan kereta cepat.

"Harus diperjuangkan skema burden sharing atau berbagi beban antara kreditur dan pemerintah," ucap Irwan.

"Itu akan menjadi solusi, bukan dengan tawaran jaminan APBN yang diutarakan Kreditur. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kegagalan dan kerugian rakyat dan negara ini," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, biaya pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya, alias Cost Overrun di angka 1,2 miliar dolar AS.

Baca juga: Kereta Teknis Proyek KCJB Anjlok Tewaskan 2 Pekerja, DPR Bakal Panggil KCIC Setelah Reses

Hitung-hitungan tersebut telah disepakati oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China.

"Tim teknis kedua negara sudah menyepakati angka Cost Overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS," ucap Menko Luhut di Kantor Kemenko Marves Jakarta, Senin (10/4/2023).

"Itu hasil audit kita, hasil dari mereka pembicaraan detail dari dua belah pihak angkanya 1,2 miliar dolar AS," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut Luhut juga mengatakan, pihaknya masih terus membahas negosiasi bunga dan tenor pinjaman.

Ia menargetkan, bunga pinjaman tersebut dapat disepakati di angka 2 persen.

"Terkait pinjaman pembiayaan cost overrun, kami sedang finalkan negosiasi mengenai suku bunga. Suku bunga sudah turun dari 4 persen, kita masih ingin lebih rendah lagi. ya kita lihat nanti," pungkasnya.