Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sukses menyetorkan dividen dari seluruh perusahaan-perusahaan pelat merah sebesar Rp80,2 triliun.

Capaian tersebut dibukukan BUMN selama buku tahun 2022.

Anggota Komisi VI DPR-RI, Nasim Khan, memberikan apresiasi kepada Menteri BUMN beserta jajarannya. Karena dividen 2022 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah BUMN.

Baca juga: Tembus Rp80,2 T, Pengamat Apresiasi Kinerja Erick Thohir Cetak Rekor Dividen BUMN Terbesar

Lebih lanjut, Nasim mengatakan, pemberian dividen untuk negara sebesar Rp80,2 triliun ini menandakan bahwa BUMN bersumbangsih kepada negara.

Dengan demikian, negara tidak hanya mendapatkan pemasukan dari hasil pajak, tapi juga hasil usaha yang baik.

“Menteri Erick Thohir memperkirakan laba bersih konsolidasi BUMN mencapai Rp303,7 triliun (unaudited) pada tahun 2022. Namun, terdapat kemungkinan peningkatan laba yang sangat signifikan sebesar Rp179 triliun," papar Nashim dalam pernyataannya, (2/5/2023).

"Dalam kesempatan tersebut, Menteri Erick Thohir juga memperkirakan peningkatan aset dari Rp8.978 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp9.867 triliun (unaudited) pada tahun 2022,” sambungnya.

Tak hanya itu yang disampaikan Nasim Khan, dia juga menjelaskan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir juga memperkirakan peningkatan ekuitas dari Rp2.778 triliun pada 2021 menjadi Rp3.150 triliun (unaudited) pada 2022.

“Selain itu Menteri Erick Thohir juga memperkirakan kenaikan pendapatan dari Rp2.292 triliun pada 2021 menjadi Rp2.613 triliun (unaudited) pada 2022,” tutur Nasim Khan.

Baca juga: Menteri BUMN Erick Thohir Kembali Tunjuk Budi Waseso Jadi Direktur Utama Perum Bulog

Nasim Khan menyebutkan bahwa peran penting dari Kementerian BUMN dalam kontribusi kepada negara melalui dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Meski terbilang kinerjanya memuaskan, Nasim tetap memberikan dorongan kepada Erick Thohir beserta jajaran untuk tetap menegakkan nilai AKHLAK

Serta menjadikan BUMN berperan terhadap agen pembangunan di Indonesia.

“Komisi VI DPR RI sebagai mitra utama Kementerian BUMN terus mendorong Kementerian BUMN menjadi yang BerAKHLAK, Kementerian BUMN menjadi development goverment dan lain sebagainya,” pungkas Nasim Khan.