Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Surveyor Indonesia memberikan pelatihan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang diikuti 105 pelaku UMKM secara luring dan 200 pelaku UMKM secara daring dari wilayah Jabodetabek, Cilegon, Lebak Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, dan Pekanbaru.

Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-43 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting mengatakan, peserta yang hadir telah melalui rangkaian proses tahapan sebelumnya yaitu, registrasi, verifikasi, dan beberapa diantaranya yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) telah mendapatkan pendampingan dari PT Surveyor Indonesia untuk proses pembuatan NIB,

Baca juga: Desa Wisata hingga UMKM, Pertamina Tampilkan Program Pemberdayaan Masyarakat di ASEAN Summit 2023

“Setelah kegiatan ini akan terus dilakukan pendampingan oleh asesor hingga terbitnya Sertifikat TKDN yang ditargetkan pada bulan September 2023," kata Loto dalam keterangannya, Kamis (11/5/2023).

Ketua Umum Dekranas, Wury Ma’ruf Amin menyampaikan, UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian sebuah negara termasuk Indonesia.

Verdasarkan data dari Kementerian Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah jumlah UMKM di Indonesia kini kurang lebih 64 juta unit usaha, atau sekitar 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia, serta mampu menyerap hampir 116 juta tenaga kerja, dan berkontribusi sekitar 58% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional.

"Produk UMKM Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun pasar ekspor termasuk di dalamnya , yaitu produk UMKM sektor kerajinan,” jelas Wury

Salah satu dukungan pemerintah untuk meningkatkan kembali semangat pasar UMKM adalah dengan disusunnya kebijakan terkait keberpihakan pemerintahan pada produk dalam negeri, khususnya yang dihasilkan oleh UMKM.

Kebijakan yang telah dibuat diantaranya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Aturan ini juga menegaskan perlunya merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan 40% nilai anggaran belanja barang jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Baca juga: ASEAN Summit 2023 Jadi Momentum UMKM Pertamina Menuju Pasar Global

“Salah satu bukti sebagai produk dalam negeri yaitu memiliki sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Sertifikasi TKDN ini sangat penting karena dapat menunjukkan kemampuan industri maupun UMKM dalam negeri. Selain itu, UMKM yang memiliki sertifikat TKDN dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, maupun BUMN dan berhak memperoleh preferensi harga,” kata Wury.

"Untuk itulah kami menilai kegiatan pelatihan sertifikasi TKDN dan dukungan permodalan bagi UMKM ini merupakan salah satu bagian dari langkah dan upaya tepat bagi para UMKM untuk dapat mempercepat pertumbuhannya kembali serta membangun optimisme kepada UMKM Indonesia,” sambung Wury.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Surveyor Indonesia, Rosmanidar Zulkifli mengatakan, kolaborasi pelaksanaan pelatihan ini merupakan bentuk konkret komitmen Kementerian BUMN dan BUMN dalam mendukung tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia.

Baca juga: BRI Salurkan Kredit dan Pembiayaan Rp 1.180 Triliun di Kuartal I 2023, 83 Persen ke UMKM

“Dengan diperolehnya sertifikasi TKDN oleh UMKM, produk akan tercantum dalam di Web P3DN sehingga membantu meningkatkan pemasaran produk dan diutamakan pada proses pengadaan pemerintah dan BUMN," ujar Rosmanidar.

Di samping memberikan ragam pelatihan, bentuk dukungan BUMN dalam mendorong UMKM naik kelas lainnya adalah terkait dengan aspek permodalan, pelibatan UMKM dalam rantai pasok BUMN, serta menyediakan perluasan akses pasar UMKM baik secara offline maupun online.