Atasi Persoalan di Lapangan, Indonesia dan Mesir Bentuk Komite Perdagangan Bersama
Forum ini akan dipimpin oleh pejabat setingkat eselon 1 dari Kementerian Perdagangan.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia dan Mesir telah resmi membentuk Komite Perdagangan Bersama (Joint Trade Committee/JTC).
Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) JTC telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan & Industri Mesir.
Adapun penandatangan MoU tersebut dilakukan Zulkifli ketika melakukan misi dagang ke Mesir beberapa hari lalu.
Baca juga: Jokowi Bahas Kerja Sama Perdagangan, IKN hingga Pekerja Migran Indonesia dengan Presiden Korsel
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, membeberkan isi dari MoU tersebut.
"Jadi, sebagaimana yang tertuang dalam MoU tersebut, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan yang saat ini potensinya masih sangat besar," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (22/5/2023).
Ia mengatakan, kedua pemerintah sepakat perlu adanya satu forum yang tak hanya mengidentifikasi persoalan di lapangan, tetapi juga bisa dicari terobosan untuk menyelesaikannya.
Forum ini, kata Djatmiko, dapat mulai terlaksana dalam beberapa bulan ke depan. Ia memperkirakan awal 2024.
"Forum ini sendiri mungkin nanti akan dilaksanakan dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan. Awal tahun depan," katanya.
Djatmiko menyebut forum ini akan dipimpin oleh pejabat setingkat eselon 1 dari Kementerian Perdagangan.
Kemudian, ruang lingkup kerja sama dalam MoU ini juga meliputi promosi perdagangan.
"Jadi, kalau ada misi dagang, misi pembelian, kegiatan pameran, kita sepakat untuk berkolaborasi," ujar Djatmiko.
Ia menyebut kedua negara juga akan melakukan pertukaran informasi terkait kebutuhan masing-masing. Tak hanya itu, kerja sama dan promosi pelaku usaha kecil menengah (UKM) juga termasuk dalam MoU ini.
"Kita juga buka peluang untuk diskusi lebih lanjut terkait persoalan teknis seperti standar atau misalnya dengan kepabeanan. Yang teknis ya. Yang dibutuhkan eksportir maupun importir," kata Djatmiko.
