Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Subholding Gas Pertamina melalui anak usaha PT Gagas Energi Indonesia telah menjalankan regulasi pemerintah pada kegiatan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, Transportasi Bahan Bakar Gas (BBG) termasuk program konversi dari BBM ke BBG.

Meneruskan program Pemerintah sejak 2013 yang telah mengkonversi ribuan kendaraan transportasi maka secara bertahap Gagas melakukan kembali program konversi untuk kendaraan roda dua, nelayan dan truk logistik.

Ketua Komite Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono menilai ketaatan regulasi beserta monitoring dan evaluasi menjadi faktor utama menjamin keselamatan para pengguna BBG.

Baca juga: PGN Perluas Konversi BBG Transportasi Darat di Sektor Logistik

Pihaknya mendukung program pemanfaatan BBG pada kendaraan, mengingat penghematan yang akan didapatkan oleh masyarakat.

“Untuk itu KNKT memberikan rekomendasi keselamatan pada aspek kualitas gas, inspeksi dan pemeliharaan kendaraan BBG, selain itu perlu juga dilakukan sosialisasi rutin kepada Pengguna,” udai Soerjanto dalam diskusi Keselamatan dan Keamanan BBG untuk Kendaraan dikutip Senin (22/5/2023).

Dengan harga BBG hanya Rp. 4500/ LSP akan memberikan penghematan sebesar 55 persen dibandingkan saat menggunakan BBM, selain itu BBG lebih ramah lingkungan karena hasil pembakaran berupa CO2 lebih rendah 25 persen dan Sox 0 persen.

Baca juga: PGN Lengkapi Ekosistem BBG Transportasi di Masa Transisi Energi

Oleh karena itu, BBG tepat menjadi energi alternatif di masa transisi ini dan menjadi bagian dari ekosistem untuk mencapai target Net Zero Emission.

Faktor pendukung program konversi antara lain Disparitas Harga BBM & BBG, pasokan gas, biaya konversi, regulasi, standar & sertifikasi, bengkel, infrastruktur.

Koordinator Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Joko Hadi Wibowo menekankan tentang regulasi keselamatan teknologi Compressed Natural Gas (CNG) pada kendaraan.

Baca juga: Jangan Cuma Mobil dan Motor Listrik, Kendaraan Berbahan Bakar BBG Juga Perlu Insentif

Pemerintah menjamin keselamatan melalui penyediaan regulasi yang tentu saja harus disertai dengan ketaatan regulasi tersebut oleh badan usaha dan pengguna.

Beberapa Kementerian telah mendukung melalui penyediaan regulasi kualitas gas, regulasi kelaikan tabung CNG, regulasi keamanan instalasi converter kit, serta standarisasi Converter kit dan tabung.

“Jika tools-nya belum ada, maka bisa diperbaiki aturannya. Yang penting adalah program pemanfaatan BBG harus tetap berjalan dan menjadi salah satu prioritas Net Zero Emission. Saat ini berbagai negara tengah mengejar carbon credit, penggunaan BBG bisa menjadi salah satu cara yang dilakukan,” ujar Joko

Untuk itu, Ditjen Migas mendorong upaya pemanfaatan BBG secara lebih besar.

Program percepatan pemanfaatan BBG merupakan penugasan pemerintah kepada Pertamina dan PGN.

“Pertamina dan PGN juga harus menjadi contoh terutama masalah keselamatan terkait pemanfaatan BBG,” lanjut Joko.

Bila perlu dilakukan benchmarking, dapat dilakukan dengan mencontoh negara-negara yang sudah menggunakan BBG secara lebih dahulu dan utama untuk jenis kendaraan yang sama.

Dukungan terhadap program pemanfaatan BBG untuk kendaraan juga berasal dari Dewan Energi Nasional (DEN).

Sekjen DEN Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa DEN sangat mendorong untuk meningkatkan penggunaan BBG dan perluasan infrastruktur gas bumi yang lebih massif sebagaimana tertuang dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN).

Maka pihaknya berupaya untuk menyusun kebijakan insentif fiscal, sehingga BBG dapat menarik untuk semua pelaku.

Secara bertahap, kendaraan berbahan bakar gas dapat mencapai 440.000 unit kendaraan dan 200 kapal. DEN mendorong kehandalan SPBG dan pembangunan SPBG untuk menopang pemenuhan BBG di banyak daerah.

Djoko melanjutkan, salah satu sektor yang dijadikan sasaran untuk pemanfaatan gas domestik adalah sektor tranportasi.

Sektor tersebut diharapkan dapat ikut meningkatkan pemanfaatan gas domestic sebagai upaya mendukung pemerintah dalam memberikan nilai tambah dan multiplier effect bagi ekonomi rakyat.

Sementara Direktur Utama Gagas Muhammad Hardiansyah menyampaikan bahwa Gagas berkomitmen untuk memenuhi standar keamanan& keselamatan dalam program pemanfaatan BBG untuk kendaraan.

Maka sertifikasi dan uji coba rutin dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan BBG aman untuk digunakan.

Gagas mengelola SPBG-SPBG untuk menyalurkan 11,7 Juta LSP per tahun bagi transportasi.

Seluruh SPBG telah mendapatkan izin dari layak operasi dari Kementerian ESDM dan sertifikat inspeksi teknis.

Mobile Refueling Unit (MRU) juga telah mendapatkan izin layak operasi dari Kementerian ESDM dan sertifikat inspeksi teknis.

Begitu juga dengan Gas Transpordt Module (GTM) dan Pressure Reducing System (PRS) telah mencapatkan sertifikat inspeksi teknis.

Gagas telah melakukan konversi konversi BBG untuk kendaraan logistik BBM.

Termasuk konversi pada 4 heavy truk pengangkut BBM milik Pertamina Patra Niaga dan Konversi pada 30 Light Truck 10 Feet milik Gagas.

Untuk melakukan konversi Gagas telah memenuhi regulasi seperti sertifikat keamanan Tabung CNG, sertifikat Bengkel Workshop, Sertifikat Analisa Kualitas Gas SPBG, dan sertifikat Uji Instalasi Head truck.

Gagas pun tengah melakukan pilot project konversi BBM ke BBG pada sepedar motor.

Adapun sertifikasi yang telah didapatkan adalah seritifikat tabung CNG, sertifikat Bengkel Workshop, dan sertifikat analisa gas SPBG.

“Kami berterima kasih atas dukungan dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dalam rangka realisasi program konversi BBG pada kendaraan. Dukungan ini menjadi penyemangat kami untuk terus memastikan bahwa alat penunjang konversi BBG sesuai dengan standar teknis yang berlaku,” ucap Hardiansyah.

“Tujuannya memberikan rasa kepada pengguna maupun masyarakat umumnya bahwa BBG aman digunakan untuk kendaraan,” imbuhnya.