Begitu juga pergudangan kawasan industri, menurut  Djoko Murwono, itu aksesnya harus jalan kelas 1. Saat ini, lanjutnya, pergudangan-pergudangan industri itu tidak berada di akses jalan kelas 1 tapi di dalam kota. “Ini baru masalah terkait kelas jalan,” tukasnya.

Baca juga: Produsen Keramik Keberatan Aturan Truk Zero ODOL Diberlakukan Awal 2023

 Masalah lainnya yang lebih rumit adalah soal kendaraan yang melanggar uji tipe atau yang memodifikasi truk yang jelas-jelas sudah melanggar atau yang memuat barang lebih banyak.  “Jadi, masalah ODOL ini sangat kompleks, seperti menyangkut infrastruktur termasuk terminal barang, tata ruang kota yang kaitannya dengan penempatan pergudangan atau kawasan-kawasan industri,” ujarnya.

Namun, dia mengatakan menyambut baik dengan adanya rencana Kemenhub untuk membuat roadmap penyelesaian masalah ODOL ini, setidaknya sudah ada embrionya.

Sebetulnya, menurut Djoko, Kemenhub sudah membuat studi kebutuhan terminal barang di pulau Jawa pada tahun 2022 lalu.

“Tapi bagaimana realisasinya ini kan tergantung ketersediaan dana dan harus ada proses perancangan dan membutuhkan tanah untuk membangun terminal barang. Itu yang rodo (rada) kompleks,” ucapnya.

Djoko menyarankan agar lokasi pergudangan itu berada di tepi jalan nasional.

“Jadi, misalnya mall atau pasar,  kalau dia gudangnya di jalan nasional kan nggak ada masalah,” tuturnya.

Dia berharap hasil studi pembuatan roadmap penyelesaian ODOL tahun ini ada titik cerah mengingat hal itu masuk ke dalam program angkutan logistik nasional.

“Inflasi kan bisa juga terjadi karena penerapan Zero ODOL. Jadi, kita harus berhati-hati jangan sampai menimbulkan gejolak. Harus ada pentahapan yang betul-betul memperhatikan semua aspek,” katanya.