Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan hilirisasi pertambangan dengan melarang ekspor nikel mentah dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih cepat.

Kepala Ekonomi HSBC Global Research, Pranjul Bhandar, mengatakan pemerintah telah merumuskan kebijakan yang tepat sehingga menjadikan nikel memiliki nilai tambah.

"Kebijakan pemerintah Indonesia telah memicu adanya investasi pada smelter dan value chain kendaraan listrik," katanya kepada wartawan, Jumat (26/5/2023).

Baca juga: Industri Nikel Dikuasai Asing, Bahlil: Perbankan Nasional Tidak Mau Biayai Secara Masif

Pranjul kemudian memprediksi bahwa kebijakan pelarangan ekspor pada beberapa mineral mentah dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,3 persen.

"Kami percaya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia dapat mencapai 5,8 persen pada 2028," ujarnya.

Pemerintah Indonesia sendiri berencana melakukan pelarangan pada mineral mentah lainnya seperti bauksit dan tembaga.

Menurut Pranjul, hal tersebut tidak akan memberi dampak sesignifikan pelarangan ekspor nikel mentah.

"Meski demikian, ada ekosistem kendaraan listrik yang dapat membawa investasi ke berbagai sektor seperti baterai dan otomotif," katanya.

Pranjul memberi catatan untuk pertumbuhan ini. Ia mengatakan, perlu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah.

"Proses pembuatan nikel untuk baterai kendaraan listrik memiliki jejak karbon yang tinggi dan perlu ditangani," ujar Pranjul.

"Inovasi teknologi yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan makro yang stabil adalah syarat penting lainnya untuk sukses," lanjutnya.

Ekonomi Indonesia Tembus 5 Persen di Tengah Rendahnya Pertumbuhan Global, Ini Faktor Pendorongnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sukses tembus di angka 5 persen.