TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) akan segera menyelenggarakan kegiatan Sensus Pertanian 2023 mulai 1 Juni sampai 30 Juli 2023.

Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto mengatakan, Sensus Pertanian 2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data nasional dan internasional yang mengacu pada program Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organisation/FAO).

Dia mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu hal baru pada Sensus Pertanian 2023 jika dibandingkan dengan sensus pertanian sebelumnya.

Atqo menjelaskan, dalam pelaksanannya, Sensus Pertanian 2023 selain menggunakan metode konvensional dimana petugas yang mengunjungi responden secara door to door yang mengumpulkan data menggunakan kertas dan pensil, tapi juga akan menggunakan gadget.

“Metode lain yang digunakan adalah Kewi dimana usaha pertanian dapat melakukan pengisian (data) secara mandiri,” ujarnya di acara Apel Siaga Sensus Pertanian 2023 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, hari ini, Selasa, 30 Mei 2023.

Langkah tersebut diambil agar BPS dapat menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat.

Karena itu, Sensus Pertanian 2023 diharapkan dapat menghasilkan data terkait topik strategis pertanian nasional, seperti urban farming, petani milenial, modernisasi pertanian, dan pendapatan pertanian sebagai proxy kesejahteraan petani.

Sensus Pertanian 2023 diselenggarakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan amanat FAO bahwa sensus pertanian perlu dilakukan setiap negara minimal 10 tahun sekali.

Baca juga: Sensus Pertanian 2023 Jadi Acuan Pemerintah Tentukan Kebijakan Pertanian yang Lebih Akurat

Sensus Pertanian 2023 akan menjadi sensus pertanian ke-7 yang dilaksanakan di Indonesia sejak sensus pertanian pertama dilaksanakan pada 1973.

Sensus Pertanian 2023 yang diselenggarakan di Indonesia akan dilakukan bersamaan pelaksanaannya dengan 17 negara lain di mana pencacahan data akan dimulai pada 1 Juni sampai 30 Juli 2023.

Apel Siaga

Pagi tadi, BPS menyelenggarakan Apel Siaga Sensus Pertanian 2023 di kantor BPS sebagai simbol kesiapan lembaga itu melaksanakan sensus 10 tahun sekali ini.

Apel dikuti oleh lebih dari 300 orang perwakilan pegawai di BPS pusat, Pusdiklat BPS, dan Politeknik Statistika STIS serta pegawai BPS di daerah melalui siaran langsung di YouTube.

Baca juga: Data Kurang Akurat, Presiden Minta Sensus Pertanian Dilakukan Setiap 5 Tahun Sekali

Sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan ST2023, Apel Siaga ST2023 juga dihadiri  perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam amanat apel, Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto berharap pelaksanaan ST2023 mampu memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia sampai wilayah terkecil.

Atqo mengatakan, data hasil ST2023 juga digunakan sebagai kerangka sampel survei pertanian dan sebagai benchmark statistik pertanian yang ada saat ini.

"Terpenting, data ST2023 diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian, sehingga meningkatkan kualitas desain kebijakan yang diformulasikan," kata Atqo, Selasa (30/5/2023).

Terlebih pada Pencanangan Pelaksanaan ST2023 oleh Presiden Rl Joko Widodo pada 15 Mei 2023 lalu, ia menyatakan bahwa pertanian merupakan sektor yang strategis dan melibatkan hajat hidup orang banyak.

Sehingga, Jokowi menegaskan perlunya akurasi data ST2023 untuk menghasilkan akurasi kebijakan di sektor pertanian.

Pada apel pagi ini, turut dilakukan pembacaan ikrar sebagai bentuk kesiapan seluruh pegawai BPS menyukseskan pelaksanaan ST2023 yang dimulai pada 1 Juni 2023 hingga 31 Juli 2023.

Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolis dukungan.

Para Pimpinan Tinggi Madya BPS serta perwakilan kementerian lembaga melakukan penanaman pohon yang mewakili subsektor hortikultura, salah satu cakupan dalam ST2023.

"Melalui penanaman pohon, ada harapan yang kita tanam untuk dunia pertanian, yang dalam dua tahun terakhir konsisten memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan nasional," ujar Atqo.

"Harapan kita, masa depan pertanian dan kesejahteraan petani di Indonesia akan
terus bertumbuh seperti pohon yang akan kita tanam pagi ini. Untuk mewujudkan harapan itu, tentu diperlukan data pertanian berkualitas yang dikumpulkan melalui ST2023," lanjutnya.

Sebagai informasi, Sensus Pertanian 2023 merupakan Sensus Pertanian ketujuh yang dilaksanakan BPS sejak dimulai pada tahun 1963.

Sensus Pertanian dilakukan setiap sepuluh tahun sekali di tahun berakhiran 3 sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 juga mengacu pada program badan pangan dunia atau FAO.

Sensus Pertanian 2023 diselenggarakan untuk menyediakan data struktur pertanian, terutama untuk unit-unit administrasi terkecil; menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini; dan menyediakan kerangka sampei untuk survei pertanian.

Data hasil sensus ini diharapkan dapat menjawab isu strategis terkini di sektor pertanian.

Selain itu, hasilnya dapat dimanfaatkan juga untuk mengetahui potensi petani milenial dan modernisasi adopsi teknologi di sektor petanian.

Pada Sensus Pertanian2023, pelaku usaha pertanian di seluruh Indonesia akan didata, baik unit usaha pertanian perorangan, unit usaha pertanian lainnya (berkelompok), serta perusahaan pertanian berbadan hukum.

Sebanyak 190 ribu petugas di seluruh Indonesia dikerahkan BPS untuk mendata para pelaku usaha pertanian.

Sensus Pertanian 2023 akan mencakup tujuh subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian.

Berbagai inovasi dilakukan dalam Sensus Pertanian 2023, salah satunya dalam hal metode pendataan.

Sensus ini menggunakan multimode pendataan, yaitu dengan metode Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI), Computed Assisted Personal Interviewing (CAPI), dan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI).

Sensus Pertanian 2023 dirancang untuk memperoleh hasil berstandar internasional menggunakan panduan dari FAO.

Dengan demikian, diharapkan Sensus Pertanian 2023 dapat menghasilkan akurasi data yang lebih baik dari sensus sebelumnya.

Yang juga membedakan, Sensus Pertanian2023 mampu menangkap isu strategis pertanian nasional seperti urban farming, petani milenial, dan adopsi penggunaan teknologi pertanian.

Anggaran Rp 3 triliun

BPS menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk mendukung penyelenggaraan Sensus Pertanian 2023 yang akan dimulai pada 1 Juni mendatang hingga 31 Juli.

Menurut Atqo Mardiyanto, dana tersebut terbagi untuk 514 satuan kerja (satker) dan akan terserap paling banyak untuk honor petugas, mengingat ada 196 ribu petugas yang tersebar dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota.

"Kita ada 514 satker. Jadi dari pusat, provinsi, kabupaten kota itu anggaran total sekitar Rp 3 triliun," kata Atqo.

"Jadi, sekitar Rp 3 triliun yang paling besar itu adalah untuk honor petugas. Karena petugasnya ada 196 ribu," lanjutnya.

Jumlah honor yang diterima petugas di setiap wilayah akan berbeda. Mereka sebelumnya juga akan dikontrak terlebih dahulu.

Rentang honor yang didapat per petugas di kisaran Rp 3 juta-Rp 4 juta. Ia mencontohkan petugas di Jakarta akan mendapatkan jumlah yang berbeda dibanding di daerah lain.

"Petugas nanti akan dikontrak. Ada yang satu bulan, ada yang dua bulan. Tentunya berdasarkan beban kerja. Nah itu sekitar Rp 3 juta-Rp 4 juta sebulan. Itu tentunya berdasarkan daerahnya. Kalau DKI sekitar Rp 4 juta. Tapi, di daerah yang biaya hidupnya rendah, itu sekitar Rp 3 juta," ujarnya.

Kemudian, untuk kepentingan keselamatan, BPS juga akan mengasuransikan para petugas dengan BPJS ketenagakerjaan. "Selama mereka bertugas, kami asuransikan. Dari BPJS," kata Atqo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam Pencanangan Sensus Pertanian 2023 telah memberikan dukungan kepada BPS untuk melaksanakan Sensus Pertanian 2023, sekaligus meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian untuk turut mendukung BPS.

“Dukungan Presiden Jokowi semakin mendorong semangat jajaran BPS untuk melaksanakan Sensus Pertanian 2023, khususnya 196 ribu petugas lapangan yang akan melakukan pencacahan data secara lengkap,” kata Presiden.