TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan perencanaan terhadap kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2024 mendatang.

Dia mengungkapkan, perhitungan besaran kenaikan gaji PNS pada tahun depan masih digodok oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kenaikan gaji PNS insha Allah sedang digodok Bapak Presiden," ujar Sri Mulyani usai rapat kerja Banggar DPR dengan pemerintah di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (30/5).

Baca juga: Berapa Gaji PNS Eselon III? Sempat Dijabat Rafael Alun, Ayah Mario Dandy yang Dicopot Sri Mulyani

Lebih lanjut, mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, Presiden Joko Widodo(Jokowi) sendiri yang akan umumkan terkait kenaikan gaji PNS.

"Beliau mempertimbangkan nanti beliau yang mengumumkan pada RUU APBN," pungkasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengusulkan agar ada kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ia mengatakan usulan ini tengah dibahas bersama di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait masalah anggaran.

"Begitu urusan ini agak sulit dengan Kementerian Keuangan. Kita duduk siang malam ini soal tunjangan dan kenaikan," tutur Anas.

Nantinya, kata Anas, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan adanya kenaikan gaji ini termasuk soal tunjangan. Kelak, tunjangan PNS akan menyesuaikan dengan kinerja mereka.

Apabila PNS tersebut bekerja dengan baik maka akan mendapatkan tunjangan yang besar, begitu pula sebaliknya.

Baca juga: CPNS Mengundurkan Diri karena Kaget Melihat Gaji, Berapa Gaji PNS?

"Karena sekarang dipukul rata, tunjangan kinerja ini menjadi hak, ya kinerjanya begitu-begitu saja. Oleh karena itu, kita mengusulkan ada gaji yang agak dinaikkan, ini sedang dibahas bersama menteri keuangan," jelas Anas.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Dave Akbarshah Fikarno menyampaikan, wacana pemerintah terkait kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai akan memicu Inflasi.

Dave mengatakan, nilai inflasi yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,5 sampai 3,5 persen di tahun 2024 itu, sedianya perlu dicermati secara seksama di tengah tren inflasi dunia yang diperkirakan masih relatif tinggi hingga tahun depan.

"Wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau ASN yang berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional. Terlebih tahun 2024 nanti akan berlangsung pesta demokrasi Pemilu serentak," kata Dave.

Selain itu, Dave berujar, kebijakan moneter di Amerika Serikat sejak beberapa tahun terkahir, menciptakan nilai tukar rupiah yang diproyeksikan pada kisaran Rp 14.700 hingga Rp 15.300 di tahun 2024 diperkirakan masih dalam rentang periode strong dolar.

Baca juga: Anggaran Pemeliharaan Mobil Listrik PNS Dipatok Rp 14 Juta, Lebih Kecil dari Bensin 

"Dalam situasi seperti ini kurs rupiah beresiko mengalami deviasi yang cukup lebar dari targetnya," ucapnya.

Adapun hal lain dikatakan Dave, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diusulkan pada kisaran 5,3 hingga 5,7 persen, Fraksi Partai Golkar menilai target tersebut terbilang realistis.

Hal tersebut dilihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terbaik dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Namun demikian, lanjut Dave, pencapaian target itu bukan tanpa resiko dan tantangan. Terutama dari faktor-faktor eksternal, seperti gejolak harga dan permintaan global terhadap ekspor komoditas unggulan nasional.

"Karena itu Fraksi Partai Golkar mengharapkan penjelasan yang lebih rinci dari pemerintah terkait langkah strategi serta mitigasi risiko dalam realisasi target tersebut," papar dia. (Tribun Network/bel/van/wly)