TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) meraih skor 85,05 atau kategori sangat baik, dalam Assessment Good Corporate Governance (GCG) tahun buku 2022.

Menyikapi penilaian yang diberikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut, Direktur Center for Energy Policy M Kholid Syeirazi memberi penilaiannya.

Dia mengatakan, raihan itu akan berdampak positif terhadap prospek bisnis Subholding Upstream Pertamina.

Baca juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Operator SPBU Pertamina Gunakan Baju Adat Indonesia

Apalagi, menurutnya, PHE berencana melakukan penjualan perdana saham atau initial public offering (IPO).

"Ini bisa jadi modal tambahan bagi PHE untuk melihat prospek bisnis ke depan yang lebih baik khususnya dengan rencana IPO," ujar Kholid dalam keterangannya, hari ini (3/6/2023).

Menurut Kholid, penghargaan ini membuktikan bahwa PHE dapat melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Apalagi penghargaan diberikan lembaga yang sangat kredibel seperti BPKP.

Tata kelola yang baik tersebut, tentu berpengaruh positif terhadap kinerja PHE. Dan PHE, lanjut Kholid, sudah membuktikan sebagai perusahaan yang memiliki kinerja sangat baik di sektor hulu migas. Pada 2022, PHE berhasil mencetak laba bersih senilai USD 4,67 miliar atau setara Rp 66,22 triliun.

"Saya kira ini prospek yang bagus bagi aksi korporasi yang dapat ditempuh PHE dalam rangka fund rising untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya," kata dia.

Menurut Kholid, raihan tersebut dapat mendorong perusahaan hulu migas ini untuk melakukan ekspansi dan eksplorasi migas sebanyak-banyaknya guna mendukung ketahanan energi nasional.

Baca juga: Update Harga BBM Pertamina per 1 Juni 2023, Pertamax, Dex, Dexlite hingga Pertamax Turbo Turun

"Jadi, PHE memang patut diapresiasi, baik dari kinerja operasional dan tata kelolanya, yang tercermin dalam skor tinggi yang diberikan,” lanjutnya.

Ia menilai, melalui kinerja operasional dan tata kelola yang baik, tak heran jika sampai saat ini PHE terus mendapatkan kepercayaan untuk mengelola sumber daya milik negara.

Salah satunya, melalui penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) antara PT Pertamina Hulu Borneo dan mitra Eni Peri Mahakam Ltd., dan PT Pertamina East Natuna di Wilayah Kerja (WK) Peri Mahakam dan WK East Natuna.

Dalam konteks ini, Kholid mendorong agar PHE terus menjalin kerjasama dengan mitra, baik perusahaan dalam negeri dan luar negeri.

Selain dapat saling menimba pengalaman dan memitigasi risiko bisnis, PHE juga dapat melakukan alih teknologi serta menjalin kerjasama dengan perusahaan asing agar dapat meningkatkan performa yang jauh lebih baik.

Baca juga: Update Harga BBM Pertamina per 1 Juni 2023, Pertamax, Dex, Dexlite hingga Pertamax Turbo Turun

"Kerjasama ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan publik apalagi menghadapi IPO. Biasanya kalau kita kerjasama dengan perusahaan dunia akan meningkatkan public trust," tutur Kholid.

Sementara terkait rencana IPO PHE, pengamat ekonomi dan bisnis Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi mengatakan, IPO tidak akan menghilangkan kontrol negara terhadap perusahaan. Pasalnya, hanya 10 persen saham kepemilikan pemerintah yang dilepaskan ke publik.

‘’Jadi tak perlu ada kekhawatiran hilangnya kontrol negara atas PHE pasca IPO. Sehingga kontrol pemegang saham utama dalam hal ini pemerintah masih sangat besar,” kata Acuviarta.

Bahkan menurut Acu, masuknya PHE ke lantai bursa akan berpengaruh positif terhadap kinerja dan pengelolaan manajemen yang lebih baik. Termasuk juga kontrol dan pertanggungjawaban terhadap publik.