Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengutarakan keheranannya mengenai desa yang dapat memiliki program begitu banyak.

Menurut dia, apabila desa dibebankan dengan program yang banyak, program krusial seperti penurunan stunting bisa tersisihkan, tak menjadi fokus utamanya.

"Desa jangan terlalu dibebani. Programnya begitu banyak. Ada 10 sampai 12," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (19/6/2023).

Baca juga: Dana Desa Membawa Dampak Besar, Gus Imin Yakini Desa Mampu Mengelola Anggaran dengan Baik

Ia mengatakan, desa cukup memiliki tiga hingga empat, maksimal lima program.

"Kami arahkan kalau bisa tiga, empat, mungkin maksimal lima program sudah cukup. Jauh lebih cukup," ujar Suharso.

Dalam rapat internal kementerian yang digelar dan dipimpin Kementerian PPN hari ini, ia mengaku mendapat rincian program yang dimiliki oleh desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Suharso mengatakan bahwa daftar program yang ia terima begitu banyak, hingga membuatnya heran.

"Tadi kami dapat dari salah satu kementerian, Kemendes, (desa) begitu punya banyak (program). Desa mau ngapain kalau gitu? Akibatnya program seperti stunting dan seterusnya (tidak berjalan baik, red)," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 43 persen program pembangunan sebagaimana laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berpotensi tidak optimal.

Jokowi mengaku banyak menemukan kesalahan penganggaran yang dilakukan daerah dalam menjalankan program.

Baca juga: Perjuangkan Dana Desa 5 Miliar, Gus Imin: Desa Harus Jadi Pusat Pembangunan

Misalnya, kata dia, anggaran pengentasan stunting sebesar Rp10 miliar. Anggaran tersebut mayoritas habis digunakan untuk perjalanan dinas, rapat dan sebagainya.

"Saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp10 M untuk stunting. Dicek, Perjalanan dinas Rp3 M, rapat-rapat Rp3M, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp2 M, yang untuk benar-benar beli telur itu engga ada Rp2 M. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini," kata Jokowi dalam pembukaan Rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2023, di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Hal tersebut kata Jokowi harus diubah. Seharusnya anggaran Rp10 M untuk penanganan stunting, mayoritas digunakan untuk membeli barang konkret yang diberikan kepada mereka yang stunting. Sementara sisanya buat kegiatan penunjang.

"Kalau Rp10 M itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp2 M, yang untuk Rp8 M itu ya untuk langsung telor, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu," katanya.