Laporan Wartawan Tribunnews, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea menjadi perwakilan Indonesia dalam gelaran G20-Labour 20 (L20) Engagement Summit 2023 yang berlangsung Patna, Bihar, India.

Acara ini merupakan kumpulan forum dunia yang berisi serikat pekerja dari anggota G20 dan Global Union Federations.

Mereka yang menjadi perwakilan KSPSI adalah Wakil Presiden KSPSI Idris Palar, Sekjen KSPSI Hermanto Ahmad, Ketua DPD KSPSI DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum Serikat Pekerja Informal dan Pekerja Profesional Indonesia (IMMPI) William Yani Wea, serta Deputy General Secretary KSPSI Patricia Pinkan.

Kehadiran perwakilan Indonesia ini disambut hangat oleh panitia dan peserta lainnya dari berbagai negara.

Dalam acara tersebut, KSPSI akan bertemu dengan 20 member negara G20 yang akan berbicara mengenai isu-isu masalah tenaga kerja, keterampilan atau kemampuan di sektor pertanian, energi, lapangan kerja, lingkungan, dan area sekutu.

Yani mengatakan, dalam forum ini KSPSI menyampaikan isu utama perlunya peningkatan kehidupan sosial bagi para pekerja.

Menurutnya, butuh aksi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para tenaga kerja.

"Peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi isu utama yang kami bawa, karena ini merupakan keharusan," kata Yani, Kamis (22/6/2023).

Selain isu kesejahteraan, Yani juga meminta dunia melek soal human trafficking atau perdagangan orang yang semakin meresahkan.

Yani menegaskan, KSPSI akan terus mengawal isu ini dengan cara melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja, pemenuhan hak-hak pekerja, penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum.

Baca juga: Imigrasi Entikong Diminta Waspadai WNI yang Terindikasi Korban Sindikat Perdagangan Orang

Kandidat doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini meminta negara yang tergabung dalam L20 memberikan perhatian khusus soal isu pekerja migran tersebut.

"Persoalan human trafficking atau buruh migran ini penting untuk dibahas. Kami melihat buruh migran bisa langsung berubah warna menjadi pengungsi dan ini menjadi masalah bagi sebagian negara anggota G20 yang seharusnya bisa diselesaikan oleh mereka," paparnya.

Tidak hanya itu, kata Yani, banyak pekerja terpaksa pergi ke negara penerima secara 'undocumented' atau dibayar dengan upah murah bahkan menjadi korban perdagangan orang.

Baca juga: Polda Aceh Ungkap Kasus Perdagangan Orang Bermodus Prostitusi

Selain itu, Yani menilai, perlu adanya peningkatan proteksi berupa peningkatan ekstra fund, peningkatan kepedulian Yani menilai perlu adanya peningkatan proteksi antara lain berupa peningkatan ekstra fund, peningkatan kepedulian Pemerintah setiap negara sangat dibutuhkan khususnya dari anggota G20.

Dengan memiliki dana yang memadai dapat dilakukan pelatihan yang sesuai kebutuhan dan jika terjadi hal buruk, sehingga tidak ada lagi cerita sedih dari pekerja migran karena upah tidak dibayar, ada dibayar sebagian bahkan berhadapan dengan hukum.

Baca juga: Sindikat Perdagangan Orang ke Luar Negeri di Bogor Diotaki Perempuan Berinisial LS

"Kami berharap dukungan teman-teman delegasi agar secara bersama-sama kita mendesak pemerintah G20 memberikan perhatian terhadap pekerja migran agar dilindungi dan dihormati sejak berangkat sampai di negara tujuan dan sampai pulang," ucapnya.