LRT Jabodebek Akan Uji Coba Operasi 12 Juli 2023

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat sebentar lagi dapat menikmati layanan LRT Jabodebek karena Kereta Api Indonesia (Persero) akan segera melakukan uji coba atau trial operation pada 12 Juli 2023.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, selama uji coba berlangsung, penumpang akan dikenakan biaya sebesar Rp 1.

"Kita akan melakukan trial operation itu di tanggal 12 Juli 2023. Tarifnya 1 rupiah," katanya ketika ditemui di kawasan Halim Perdana Kusumah, Jakarta Timur, Jumat (23/6/2023).

"Nanti kita akan mengundang kalangan masyarakat, media, dan para stakeholder untuk naik dan mencoba," lanjutnya.

Rencananya, periode uji coba ini akan berlangsung hingga 18 Agustus 2023. Pada tanggal tersebut, Presiden Joko Widodo akan meresmikan pengoperasiannya.

"Rencananya tanggal 18 Agustus 2023, LRT Jabodebek akan diresmikan pengoperasiannya oleh Bapak Presiden," ujar Didiek.

Ia menyebut bahwa semua rute akan dibuka pada periode uji coba ini. Untuk headway (waktu antara dua stasiun) LRT Jabodebek saat jam sibuk (peak hour) akan berbeda-beda tergantung rutenya.

Baca juga: Sosialisasi ke Masyarakat, LRT Jabodebek Diyakini Dapat Kurangi Kemacetan di Jakarta

"Semua rute dibuka. Jadi, pada saat peak hour, dari Harjamukti ke Cawang headway-nya 6 menit, dari Jatimulya (Bekasi Timur) ke Cawang 6 menit. Nanti dari Cawang ke Dukuh Atas headway-nya 3 menit," kata Didiek.

Sedangkan untuk jumlah keretanya, ia mengungkap LRT Jabodebek memiliki 31 rangkaian set kereta (train set) dengan total 186 kereta.

Baca juga: Kereta LRT Baru Dibuka Namun Kekurangan Semikonduktor Kartu IC Jepang Stop Penjualan Mulai 8 Juni

"Ada 31 train set. 186 kereta. Jadi, satu train sat itu ada 6 kereta. Semuanya sudah siap. Nanti akan kita operasikan," ujar Didiek.

Meski saat masa uji coba akan dikenakan biaya Rp 1, Didiek belum bisa mengungkap besaran tarifnya ketika kelak sudah beroperasi penuh.

"Itu akan diumumkan segera (tarifnya). Sudah dalam pembahasan Kementerian Perhubungan karena tarif ini ada PSO (Public Service Obligation)-nya," katanya.