Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR-RI Ecky Awal Mucharam menyoroti banyaknya proyek infrastruktur yang dikuasai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya, khususnya proyek-proyek infrastruktur berskala besar seperti jalan tol atau Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sementara, perusahaan atau kontraktor swasta tidak mendapatkan kesempatan yang setara layaknya BUMN sektor konstruksi. "Kita tidak menolak kebutuhan infrastruktur atau tol. Tetapi pertanyaannya adalah, di mana peran swasta sebagai kontributor pembangunan nasional," ungkap Ecky dalam diskusi bertema PMN Ke BUMN Untuk Siapa? yang berlangsung pada Rabu, (12/7/2023).

Padahal, lanjut Ecky, Indonesia merupakan negara yang menganut perekonomian yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi.

Yakni dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sehingga proyek jenis apapun dapat digarap oleh sektor swasta. Meskipun proyek tersebut masuk dalam kategori PSN.

Terlebih, saat ini Pemerintah cukup rajin menyuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN-BUMN Konstruksi hingga triliunan rupiah, untuk penugasan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah.

"Kan undang-undang kita menganut demokrasi ekonomi. Kalau negara dominan dalam pengembangan pembangunan maka peran swasta jangan sampai termajinalkan," bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Ecky juga menyoroti pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang bermasalah secara keuangan, khususnya yang diakibatkan kegagalan pengelolaan manajemen dan adanya kecurangan (fraud).

Baca juga: Anggota DPR: Proyek Infrastruktur Dikerjakan Gaya Roro Jonggrang, Waktu Akan Buktikan Kualitasnya

Meskipun ada skema penyuntikan dana bagi BUMN melalui PMN, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa PMN yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Contohnya, PT Garuda Indonesia dan PT Jiwasraya yang keuangannya mengalami permasalahan yang dikarenakan adanya fraud serta kegagalan manajemen dalam mengurus bisnis.

Baca juga: Dukung Pemulihan Ekonomi, PLN Selesaikan 27 Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan

"Kita tidak ingin PMN ini justru digunakan kepada BUMN-BUMN yang terjadi fraud dan miss manajemen. Kita tahu Garuda Indonesia dan Jiwasraya secara gamblang," pungkasnya.