TRIBUNNEWS.COM -- Dalam waktu dekat ini Indonesia bakalan memiliki bursa karbon sendiri. Bila tak ada aral melintang, bursa karbon akan dilakukan pada September 2023.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi.

Inarno mengatakan, OJK terus melakukan pembahasan mengenai rencana pendirian bursa karbon dengan lembaga terkait termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca juga: Kamrussamad Ingatkan OJK Bersikap Adil Saat Membuat Ekosistem Bursa Karbon

"Dari apa yang sudah kami capai saat ini, kami masih optimistis September ini sudah bisa live perdagangan perdana bursa karbon," katanya di Bali, Jumat (14/7).

Sebelum itu, OJK akan menerbitkan peraturan OJK (POJK) sebagai dasar aturannya. Saat ini masih ada proses-proses di Kemenkumham dan kementerian terkait lainnya.

Setelah POJK keluar, Inarno menyebut OJK akan menyeleksi penyelenggara dari bursa karbon. Inarno mengatakan OJK tidak akan menunjuk suatu lembaga atau institusi sebagai penyelenggara.

"Kami tidak memilih, kami menyeleksi. Siapapun mendapatkan kesempatan yang sama, sesuai kesiapan dari yang mencalonkan diri," katanya.

Inarno memaparkan, secara garis besar, pokok pengaturan penyelenggaraan bursa karbon meliputi beberapa bagian. Mulai dari ketentuan hukum dan persyaratan perdagangan karbon. Kemudian mengenai pemegang saham, anggota direksi dan anggota komisaris.

"Selanjutnya, pengawasan terhadap bursa karbon, persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bursa karbon, termasuk modal dasar," imbuhnya.

Rencana pembentukan bursa karbon makin menemui titik terang. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah memberikan lampu hijau terhadap Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) terkait Penyelenggara Bursa Karbon.

Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK mengatakan pihaknya mendapatkan dukungan dari DPR terkait penyelenggaraan bursa karbon.

Baca juga: Berikut Profil Singkat Dua Anggota Dewan Komisioner OJK yang Pilih Komisi XI DPR

"Beberapa saran kami masukan. Sangat positif sekali. Mudah-mudahan bisa on schedule September 2023 bursa karbon bisa keluar," ujar dia saat ditemui, Rabu (12/7).

Inarno belum menyampaikan kapan POJK terkait bursa karbon bakal dirilis. Namun dia berharap aturan tersebut dikeluarkan secepatnya sebelum September 2023.

"POJK-nya, Insya Allah, selesai secepatnya. Penyelenggara bursa karbon belum ada yang diusulkan, yang penting RPOJK-nya dulu," tutur Inarno.